RADAR BLAMBANGAN.COM, | RRI Subang, – Markas Besar Polri menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Rapat yang melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu berlangsung di Mabes Polri, Jumat, 6 Februari 2026.
Kegiatan tersebut juga diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Rapat koordinasi dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng menjelaskan, rapat koordinasi ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi ke depan. Ia menekankan bahwa capaian Indonesia yang berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025 menjadi modal penting untuk penguatan program tahun 2026.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada 2025, sehingga rakor ini kami lakukan untuk konsolidasi dan kolaborasi agar strategi 2026 menjadi lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng.
Pada sisi hulu, Polri berperan sebagai penghubung antara kelompok tani jagung dan lembaga perbankan dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap kredit perbankan.
Implementasi program tersebut telah berjalan di sejumlah wilayah, termasuk di Jawa Barat. Di Nagreg dan Ciamis, petani jagung binaan Polda Jawa Barat mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian.
Selain dukungan permodalan, Polri juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga jagung di tingkat produsen. Langkah ini dilakukan agar hasil panen petani tidak dijual ke tengkulak dengan harga rendah.
“Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih baik,” tutur Brigjen Langgeng. Kerja sama tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani jagung.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026. Dalam kebijakan itu, Bulog menargetkan pengadaan satu juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong harga pembelian mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” ujar Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang berkelanjutan, petani diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan membayar pinjaman modal tepat waktu.
“Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia,” tandasnya.
Sementara itu, Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko yang mewakili Himbara menyampaikan dukungan sektor perbankan terhadap program tersebut. Ia menyebutkan, BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro yang besar untuk sektor pertanian.
“Pada tahun 2026 ini, BRI sudah menyiapkan plafon sebesar Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro bidang pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung,” ujar Danang Andi Wijanarko. (Mudah/Im/Erick/Timo)
About the Author
