Oleh: Andi Purnama, Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan
RADAR BLAMBANGAN.COM, | Ketahanan pangan nasional, juga tidak lepas dari program bagaimana daerah-daerah menanta ruang geospasialnya dapat lebih menghasilkan nilai tambah produksi dan ekonomi sektor entitas pertanian, yang salah satunya menciptakan program ketahanan pangan daerah mendukung program nasional.
Ketahanan Pangan, merupakan satu rangkaian yang berkesinambung menuju bagaimana kesatuan wilayah negara, dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan akan pangan, tanpa menggantungkan harus impor dari negara lain. Minimal kebutuhan akan hasil panen padi dan polowijo, dengan kondisi dan geospasil wilayah, sangat mampu mewujudkan program ketahanan pangan negara, atau bahkan bisa surplus dan terjaga inflasi daerah.
Kita ambil contoh misalkan Daerah Banyuwangi di mana wilayah/ruang spasial pertanian sangat luas, antara lahan padi, polowijo, perkebunan dan wilayah kehutanan, sangat mungkin value operasi produksi sebagai stratgis utama dalam menciptakan program kedepanya bukan hanya aspek ketahanan pangan saja, bahkan manfaat ungkitan dan bangkitan ekonomi dan bisnisnya juga dapat menjadi penguatan ketahanan sektor-sektor lainnya, bila tata kelola terkonsep, terencana dan terimplementasi detil atas perhatian sektor pertanian, daerahnya sangat mungkin/mendukung.
Banyuwangi dengan terbagi 2 ruang zona utama yaitu agraris dan kelautan merupakan satu pekerjaan besar “big project” tersendiri yang perlu fokus rencanakan dengan berbasis sistem manajemen handal. Tanpa dukungan IT, sangatlah tidak mungkin capaian tersebut akan terwujud.
Mesin besar operasi produksi pertanian perlu melihat dari kacamata burung elang “eye bird view“, membaca ruang spasial dari sudut ketinggian, menjadi pemecah masalah lebih tahu dan memahami dalam problem solvernya. Namun perlu SDM yang bukan dogmatis, namun akademisi praktisi berwawasan luas.
Dukungan arsitektur manajemen IT, menempatkan posisi pemikiran ahli dalam menempatkan fundamental perencanaan. Konsep Manajemen IT, dibutuhkan seorang leadership yang berkarakter mendengar banyak masalah publik (full public mining participation), dan mampu mengakordion praktisi ahli, dalam rangka perencanaan arsitektur sistem informasi dan teknologi. Pondasi dasar, tidak bisa sekelas kabid, kadinas araupun asisten, haruslah menempatkan pemikiran “visioner” seorang Bupati yang pendelegasiannya mempunyai ketetapan konsistensi dan integritas. Sistem yang berhasil adalah sederhana dalam komunikasi rakyatnya, namun menyimpan kompleksitas dan kerumitan tinggi dalam menciptakan sistem yang handal.
Banyuwangi yang luas, seluas Bali yang yang dipimpin gubernur, membutuhkan pemikir bukan sekelas kapasitas bupati, camat ataupun lurah/desa dengan program-program kecil yang seolah sibuk namun minim capaian dan hanya bertendensi mengkonter miringnya opini yang berkembang ditengah masyarakat, atas realitas yang terjadi.
2 eekade saat ini Banyuwangi menciptakan problem “bola salju” ditengah ketat dan minimnya ruang fiskal daerah. Hutang daerah yang menumpuk dan lemahnya aspek penyelenggaraan perizinan usaha meskipun dengung kemajuan digitalisasi yang semakin masif.
Digitilasi bukan hanya ikutan jargin seolah membangun kemajuan peradaban, namun didalamnya terkandung sisi integritas, kompetensi dan wawasan keilmuwan. Digitalisasi juga memetakkan sejatinya juga simultan dan sejajar dengan sisi etika dan moral ASN dan para pemimpin daerah.
Prinsip membangun, adalah bagaimana daerah bisa menciptakan kemajuan daerah dengan sisi kreatifitas tinggi dengan landasan hati tanpa konflik kepentingan, semua demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bumi Blambangan.
About the Author
