RADAR BLAMBANGAN.COM, | Pidie Jaya – Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya menyoroti minimnya transparansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menyampaikan data dan informasi terkait penanganan bencana banjir yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, sejumlah data penting yang berkaitan dengan bantuan, progres penanganan, serta skema mitigasi jangka panjang belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat..
Koordinator Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya, Dedi Saputra, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak publik, terutama dalam situasi bencana yang menyangkut keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat.
“Kami melihat masih banyak data penting yang belum dibuka kepada publik. Padahal masyarakat berhak mengetahui secara jelas bagaimana bantuan disalurkan, berapa jumlah korban yang masih mengungsi, serta bagaimana pemerintah merencanakan pemulihan pascabencana,” ujar Dedi.
Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya yang tergabung dalam aliansi masyarakat pidie jaya sebelumnya juga telah melakukan aksi penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan bahkan telah bertemu langsung dengan Bupati Pidie Jaya untuk membahas berbagai tuntutan yang disampaikan masyarakat. Namun hingga saat ini, pertemuan tersebut dinilai belum menghasilkan tindak lanjut yang signifikan.
“Kami sudah menjumpai langsung Bupati Pidie Jaya untuk membahas berbagai tuntutan yang kami sampaikan. Namun sampai hari ini belum ada langkah konkret yang terlihat di lapangan. Pertemuan tersebut justru terkesan hanya menjadi sambutan seremonial tanpa adanya tindak lanjut yang jelas kepada publik,” tegas Dedi.
Selain itu, pihaknya juga mengungkapkan bahwa Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya telah meminta sejumlah data resmi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya. Namun hingga saat ini permintaan tersebut belum mendapatkan keterbukaan informasi yang memadai.
“Kami juga telah meminta sejumlah data kepada BPBD Pidie Jaya terkait penanganan bencana ini. Namun hingga saat ini belum ada keterbukaan data yang disampaikan kepada kami maupun kepada masyarakat secara umum. Padahal transparansi adalah kunci agar masyarakat percaya bahwa proses penanganan bencana berjalan dengan baik,” kata Dedi.
Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya menilai terdapat beberapa poin penting yang hingga kini masih belum dijelaskan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kepada masyarakat, di antaranya:
1. Skema penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah yang belum dijelaskan secara komprehensif kepada public serta progres penanggulangan bencana banjir dipidie jaya hingga saat ini.
2. Data rinci jumlah pengungsi berdasarkan desa maupun kecamatan yang belum dipublikasikan secara terbuka.
3. Daftar nama penerima bantuan serta penerima hunian sementara (huntara) yang belum disampaikan secara transparan.
4. Data dampak ekonomi dan sosial masyarakat akibat bencana yang belum dipublikasikan secara terukur.
5. Data inventarisasi kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta tanggul dan aliran sungai yang belum disampaikan secara jelas kepada masyarakat.
6. Kebutuhan serta prioritas skenario mitigasi bencana jangka panjang untuk mencegah terjadinya bencana serupa di masa mendatang.
Dedi menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk menyerang pemerintah daerah, melainkan sebagai bentuk kepedulian masyarakat agar penanganan bencana berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Kami ingin menegaskan bahwa kritik ini lahir dari kepedulian terhadap masyarakat korban bencana. Yang kami perjuangkan adalah hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka bagaimana proses penanganan bencana dilakukan dan sejauh mana progres pemulihan berjalan,” ujarnya.
Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya berharap Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya segera membuka seluruh data terkait penanganan bencana kepada publik agar proses pemulihan dapat diawasi bersama oleh masyarakat.
“Transparansi bukan hanya soal informasi, tetapi juga soal kepercayaan publik. Tanpa keterbukaan, akan selalu muncul pertanyaan dan keraguan di tengah masyarakat,” tutup Dedi.***
About the Author
