RADAR BLAMBANGAN.COM, | Banyuwangi – Momentum pemantauan arus mudik oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Pelabuhan Ketapang justru memantik kritik dari para pemudik. Di tengah antrean panjang yang mengular berjam-jam, kehadiran pejabat negara itu dinilai tidak mencerminkan keadilan pelayanan publik. Selasa, (17/03/2026).
Rombongan Menteri tiba sekitar pukul 13.30 WIB dan langsung diarahkan menuju dermaga 4. Tanpa harus melalui antrean seperti masyarakat umum, mereka segera menaiki kapal KMP Darma Rucitra untuk menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, didampingi jajaran ASDP Indonesia Ferry.
Di saat yang sama, ratusan pemudik masih tertahan, sebagian bahkan sudah menunggu hingga lima jam. Kondisi ini memicu gelombang kekecewaan. Sejumlah pengendara membunyikan klakson sebagai bentuk protes, namun tidak berbuah respons.
Bagi para pemudik, yang menjadi persoalan bukan sekadar lamanya antrean, melainkan rasa diperlakukan berbeda. Yohanes (42), salah satu pemudik asal Jakarta, menilai ada ketidaksesuaian antara alasan yang diberikan petugas dengan kenyataan di lapangan.
“Kami diminta bersabar karena katanya ada kendala, tapi kenyataannya kapal tetap jalan untuk rombongan tertentu. Ini yang membuat kami merasa tidak dihargai,” ujarnya.
Sementara itu, Anthony (51) menghadapi situasi yang lebih pelik. Selain kelelahan, ia mengaku kehabisan bahan bakar dan harus menahan lapar bersama keluarganya.
“Kami sudah tidak fokus lagi perjalanan, yang dipikirkan sekarang hanya bagaimana bisa keluar dari antrean ini,” katanya.
Peristiwa ini menggambarkan persoalan klasik dalam pengelolaan arus mudik: bukan hanya soal kapasitas dan teknis, tetapi juga soal keadilan dan komunikasi publik. Ketika masyarakat diminta bersabar, transparansi dan kesetaraan perlakuan menjadi hal yang tak bisa ditawar.
Kunjungan pejabat di tengah situasi krusial seharusnya menjadi simbol kehadiran negara dalam memberi solusi. Namun jika yang terlihat justru sebaliknya, kepercayaan publik pun ikut dipertaruhkan.***
About the Author
