RADAR BLAMBANGAN.COM, | Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan LPG subsidi 3 kilogram, muncul dugaan yang patut dicermati secara serius: pasokan LPG untuk kegiatan Operasi Pasar Murah bukan berasal dari tambahan alokasi, melainkan hasil pengurangan jatah distribusi ke pangkalan-pangkalan resmi.
Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi bukanlah solusi atas kelangkaan, melainkan sekadar redistribusi semu. Negara seolah hadir melalui operasi pasar, namun di saat yang sama, menciptakan kelangkaan di titik distribusi utama masyarakat, yaitu pangkalan. Ini bukan hanya persoalan teknis distribusi, tetapi menyentuh aspek keadilan dan transparansi kebijakan publik.
Operasi Pasar Murah sejatinya dirancang sebagai intervensi untuk meredam gejolak harga dan menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Namun, jika sumber pasokannya diambil dari jatah yang seharusnya diterima pangkalan, maka kebijakan ini berpotensi kontraproduktif. Di satu sisi masyarakat antre di operasi pasar, di sisi lain masyarakat lain justru kesulitan mendapatkan LPG di pangkalan resmi.
Fenomena kelangkaan yang terjadi di berbagai wilayah bisa jadi bukan semata akibat lonjakan permintaan menjelang hari besar, tetapi juga akibat tata kelola distribusi yang tidak akuntabel. Ketika suplai dikurangi di level pangkalan, maka efek dominonya jelas: harga melonjak, praktik penjualan di atas HET meningkat, dan kepercayaan publik terhadap sistem distribusi semakin tergerus.
Lebih jauh, kondisi ini membuka ruang spekulasi dan potensi penyimpangan. Tanpa pengawasan ketat, distribusi LPG subsidi sangat rentan dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan tertentu, dengan dalih kegiatan operasi pasar.
Pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan klarifikasi terbuka dan berbasis data. Apakah benar ada pengalihan distribusi? Jika iya, berapa besar pengurangannya dan bagaimana mekanisme penggantinya? Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menyasar akar persoalan, bukan sekadar menutup gejala di permukaan.
Solusi jangka pendek seperti operasi pasar tidak boleh mengorbankan stabilitas distribusi utama. Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar LPG murah sesaat, tetapi kepastian akses yang berkelanjutan, merata, dan adil.
Jika tidak, maka operasi pasar hanya akan menjadi panggung ilusi ramai di permukaan, namun menyisakan masalah yang lebih dalam di lapangan.
Oleh: Agus Samiaji
Ketua PWFRN Counter Polri DPC Banyuwangi
About the Author
