RADAR BLAMBANGAN.COM, | TULUNGAGUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung kembali menyelenggarakan rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Agenda rapat paripurna pada Senin (4/5/2026), yaitu penyampaian rekomendasi badan anggaran dan wakil rakyat kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung.
Rapat tertinggi di kalangan dewan itu dihadiri oleh Plt Bupati Ahmad Baharudin, segenap anggota dewan, kepala organisasi perangkat daerah, hingga kepala kecamatan (camat).
Marsono, Ketua DPRD Tulungagung, sekaligus pimpinan rapat paripurna menyampaikan, beberapa poin penting hasil pembahasan LKPJ Bupati 2025.
Poin-poin itu meliputi, hak dasar manusia, yaitu Universal Health Coverage (UHC), infrastruktur, dan pendidikan.
โTiga poin ini harus masuk dalam prioritas yang mendesak,โ ujarnya.
Di balik tiga poin tersebut, Marsono mengaku, aspek lain yang tak kalah penting adalah nilai kesejahteraan.
Marsono menyadari bahwa Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) mengamanatkan tentang efektivitas anggaran.
Kemudian Permendagri 15/2023 menginstruksikan bahwa belanja pegawai dalam APBD maksimal 30 persen.
Namun hingga kini, mandatory spending APBD Tulungagung masih di atas 30 persen lebih.
โKhusua ini kita harus kompak, legislatif dan eksekutif, supaya efektif, efisien dan akuntabel. DPRD mendorong untuk memberikan gambaran yang layak sesuai postur anggaran yang dimiliki,โ jelasnya.
Dalam hal ini, Ketua DPRD menekankan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap menjadi prioritas.
โJumlah guru dan teknis, kalimat bukan dikurangi, disesuaikan dengan kebutuhan riil, tapi jangan sampai terjadi pemutihan hubungan kerja (PHK), itu melanggar HAM, dikurangi gaji juga tidak,โ tegasnya.
Sementara itu, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin memastikan seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan, serta kinerja pemerintahan pada 2026.
โSeluruh catatan yang disampaikan DPRD akan kami jadikan pijakan dalam perbaikan ke depan,โ tegasnya.
Plt Bupati Baharudin menyampaikan apresiasi atas masukan konstruktif dari DPRD, sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyusunan LKPJ masih terdapat kekurangan.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif demi mendorong pembangunan Tulungagung yang lebih maju, adaptif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
BambangTrimono
About the Author
