RADAR BLAMBANGAN.COM,| Mojokerto – Organisasi Harimau Mojokerto Nusantara (HMN) mengadakan Konferensi Pers menanggapi aksi Demonstrasi yang dilakukan oleh Pamong Majapahit dan Kades Ngingasrembyong yang menyebut Romo Kyai Asep Saifuddin Chalim sebagai Preman Berkedok Agama. Minggu, 28 Desember 2025.
Dari Statement Kades Ngingas Rembyong tersebut membuat HMN merasa marah. Karena tuduhan nya tersebut di anggap kebohongan besar dan Fitnah yang keji kepada Romo Kyai Asep Saifuddin. Pdahal Romo Kyai Asep Saifuddin Chalim sebagai ulama serta pemilik Pondok besar Amanatul Ummah di Pacet.
Puji Samtoyo, S.H. selaku Sekretaris Jenderal HMN di Hadapan Awak media mengatakan, Terkait Statement kades ngingasrembyong sangat berbanding terbalik dengan Bagaimana upaya pemerintah daerah membela dan memastikan agar Siltap yang di dapat oleh pemerintah Desa dari Kepala desa hingga RT tidak di kurangi satu rupiah sedikitpun.
“Perjuangan ini sangat tidak mudah karena di butuhkan penyesuaian anggaran dari anggaran lain sehingga pemerintahan kabupaten Mojokerto yang di pimpin oleh Bupati Gus Barra dan wakil Bupati dr. Rizal berkomitmen memastikan bahwa tidak ada satupun yang di korbankan dari pengurangan dana Transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah kabupaten Mojokerto.” Ujarnya Samtoyo.
Lanjutnya, Perjuangan ini seharusnya di apresiasi oleh seluruh kepada desa dan seluruh perangkat desa di kabupaten Mojokerto. Hingga saat ini belum ada satupun kabupaten selain kabupaten Mojokerto yang betul-betul memperjuangkan penghasilan tetap dari seluruh kepada desa dan perangkat nya.
Di hari sebelumnya adanya Demonstrasi pada tanggal 24 Desember 2025 Yang di inisiasi oleh Pamong Majapahit yang di Akomodir oleh PKDI. sebenarnya sudah keluar surat pada tanggal 19 Desember 2025 ada surat dari Pak Tatang Mahendrata yang membuat kemelut hampir di seluruh pemerintahan desa di Kabupaten Mojokerto.
” Pemerintah kabupaten Mojokerto memanggil untuk di lakukan komunikasi dengan pemerintah desa sebagaian besar menyepakati bahwa walaupun anggaran dana desa mengalami penurunan tetapi Siltap tidak boleh berkurang.” Jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, Intruksi ini secara jelas dan sangat lugas, maka menjadi aneh sudah disepakati kemudian besoknya di mengadakan aksi besar-besaran seolah-olah hak-hak mereka di rampas oleh pemerintah daerah mojokerto.
“Padhal pemerintah daerah telah memperjuangkan hak mereka dari pemangkasan anggaran yang di lakukan oleh pemerintah pusat. Ini adalah suatu Langkah yang Munafik, suatu pengkhianatan dari suatu kesepakatan. Sehingga, kesepakatan yang di buat terasa seperti tidak ada dan seolah-olah banyak kepala desa yang menjadi korban padahal kenyataannya tidak. Tidak ada satupun rupiah pendapatan mereka yang di ambil. Oleh karena itu jika terdapat isu yang di sampaikan dalam seluk beluk di antara masyarakat terkait pengurangan pendapatan dan kesusahan mereka alami itu adalah suatu kebohongan besar yang dilakukan oleh Oknum Kepala Desa dan Perangkat desa.” Ujarnya.
Ditegaskan, Gaji dan Siltap perangkat desa masih tetap seperti tahun 2025 tidak ada potongan sama sekali, apabila tahun 2025 mereka merasa terbebani kenapandi tahun 2024 tidak ada aksi demonstrasi. Ini adalah suatu upaya bukan berdasarkan suatu kesadaran hukum tetapi adanya kepentingan politik untuk menghantam, merendah pemerintahan Mubarok untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa pemerintahan Mubarok adalah pemerintah yang tidak memperhatikan aspirasi dari kepala desa dan perangkat nya.
“Ini adalah tujuan yang tidak membangun dan tidak sesuai dengan visi Misi Mubarok yakni untuk mewujudkan kabupaten Mojokerto maju adil dan makmur. Sehingga komitmen itu akan terus diupayakan oleh pemerintah kabupaten Mojokerto baik gusbarra maupun dr. Rizal.” Tandasnya.
Masih kata Samtoyo, Terkait pertambangan ilegal, kami telah menyampaikan ke DPR RI agar izin tambang dikembalikan ke daerah. Hal ini agar Pemda punya otoritas untuk mengizinkan atau menutup tambang tersebut.
Saat dikonfirmasi, Penasihat PKD Kabupaten Mojokerto, Endik Sugianto Semakin Gentar upaya masyarakat Melakukan demonstrasi maka semakin menurun juga kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin desanya kepada kepala kades dan perangkat.
Hal itu terjadi karena tidak sesuai dengan yang terjadi di masyarakat di masa kepemimpinan Mubarok yang terus mengupayakan kabupaten Mojokerto maju, adil dan makmur. (Mahmudah)
About the Author
