RADAR BLAMBANGAN.COM, | BANYUWANGI – Wacana menghidupkan kembali jalur penyeberangan langsung Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menuju Pelabuhan Lembar, Lombok kembali mengemuka. Usulan tersebut dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi kepadatan arus kendaraan sekaligus memperlancar distribusi logistik menuju Nusa Tenggara Barat.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyampaikan aspirasi tersebut setelah menerima berbagai masukan dari asosiasi pengguna jasa dan perusahaan pelayaran. Menurutnya, jalur Ketapang–Lembar masih menjadi pilihan yang lebih efektif bagi angkutan logistik karena mampu memangkas waktu tempuh dan meningkatkan efisiensi operasional.
Ia menjelaskan, penghentian layanan penyeberangan langsung Ketapang–Lembar beberapa tahun lalu dilakukan untuk mendukung optimalisasi lintasan Jangkar (Situbondo)–Lembar. Namun dalam praktiknya, kebutuhan di lapangan menunjukkan masih tingginya harapan agar rute lama tersebut kembali beroperasi.
Karena itu, Bambang memastikan usulan pembukaan kembali jalur penyeberangan Ketapang–Lembar akan dibawa ke pemerintah pusat dan kementerian terkait agar dapat dikaji serta direalisasikan demi mendukung kelancaran transportasi nasional.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus melakukan pembenahan infrastruktur penyeberangan di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, mengungkapkan peningkatan kapasitas movable bridge di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini.
Kapasitas beban dermaga yang sebelumnya hanya mampu melayani kendaraan hingga 35 ton akan ditingkatkan menjadi 50 ton. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas layanan kapal, mempercepat proses bongkar muat kendaraan, sekaligus meminimalkan risiko antrean panjang yang selama ini kerap terjadi di lintasan penyeberangan tersibuk di Indonesia itu.
Dengan adanya usulan pembukaan kembali rute Ketapang–Lembar yang dibarengi peningkatan kapasitas dermaga, diharapkan konektivitas antarpulau semakin kuat, distribusi logistik lebih lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat di Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara dapat semakin berkembang.(mh)
