RADARBLAMBANGAN.COM | PEKANBARU – Audit Proyek Madrasah Riau kembali menjadi tuntutan masyarakat setelah proyek rehabilitasi dan renovasi lima madrasah senilai lebih dari Rp15,2 miliar yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan. Berbagai temuan di lapangan memunculkan dugaan kualitas pekerjaan yang tidak maksimal sehingga publik mendesak Kementerian PUPR bersama BPK RI segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Paket pekerjaan tersebut merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Riau 1 yang mencakup sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Berdasarkan data yang dihimpun, proyek dikerjakan PT Noval Cipta Flora dengan pengawasan CV Citra Tama Arsitek selama 107 hari kalender.
Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut proyek itu meliputi rehabilitasi MAN 1 Pekanbaru, MAN 2 Pekanbaru, MTsN 2 Pekanbaru, MIN Pekanbaru, serta MAN 1 Siak.
Sumber tersebut juga mengungkap adanya dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dugaan sebagian pekerjaan disubkontrakkan kepada pihak lain. Informasi itu masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak-pihak terkait.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, tim jurnalis melakukan peninjauan ke MTsN 2 Pekanbaru pada Jumat (10/7/2026). Pihak sekolah membenarkan proyek telah selesai dikerjakan dengan lingkup pekerjaan meliputi pembangunan toilet, rumah dinas kepala madrasah, pengadaan 140 unit meja dan kursi, laptop, pengecatan gedung, penggantian plafon, penataan atap, serta perbaikan sebagian instalasi listrik.
Namun, hasil pemantauan menunjukkan sejumlah bagian bangunan telah mengalami kerusakan meski proyek baru selesai. Cat pada dinding luar terlihat mengelupas, sebagian plafon PVC tampak longgar bahkan ada yang runtuh, sementara fasilitas toilet belum berfungsi optimal karena wastafel bermasalah dan keran air tidak mengalir.
Di beberapa titik juga ditemukan penggunaan kombinasi plafon berbahan PVC dan triplek. Sementara itu, bagian atap belakang bangunan masih terlihat rusak dan belum tersentuh perbaikan. Kondisi serupa terlihat pada musala sekolah, di mana plafon tampak bergelombang akibat pemasangan triplek yang dinilai kurang rapat.
Temuan tersebut memperkuat desakan masyarakat agar Kementerian PUPR bersama BPK RI Perwakilan Riau segera melakukan audit teknis dan audit anggaran secara menyeluruh. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan pekerjaan telah sesuai spesifikasi kontrak sekaligus menjamin penggunaan anggaran negara berlangsung transparan, efektif, dan akuntabel.
Hingga berita ini diterbitkan, Satker Pelaksana Prasarana Strategis (PPS) Provinsi Riau maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nugroho belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi melalui WhatsApp dan telepon sejak Jumat (10/7/2026). Redaksi tetap membuka ruang hak jawab apabila pihak terkait ingin memberikan klarifikasi.***
Editor : ERICK
About the Author
