Herman Sjahthi, SH.. M.Pd., M.Th., CBC.
RADAR-BLAMBANGAN.COM, | Pemandangan dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Blambangan semestinya menjadi simbol persatuan dan kesetaraan. Namun apabila benar para pejabat Forkopimda dan sejumlah tokoh agama yang hadir sebagai representasi masyarakat justru duduk nyaman di gazebo yang teduh, sementara para peserta upacara harus berdiri di bawah terik matahari, maka pemandangan tersebut bukan sekadar persoalan teknis penataan tempat. Itu adalah potret telanjang tentang bagaimana jarak antara elite dan rakyat masih begitu nyata. Ironisnya, semua berdiri di bawah satu bendera Merah Putih, tetapi perlakuannya seolah berbeda kelas: sebagian memperoleh kenyamanan, sementara sebagian lainnya harus menanggung panas demi sebuah seremoni. Lalu pertanyaannya: kemerdekaan ini sebenarnya dirayakan bersama rakyat atau dinikmati oleh mereka yang memiliki jabatan?
Lebih menyakitkan lagi ketika orang-orang yang menikmati tempat teduh tersebut adalah mereka yang selama ini disebut sebagai pemimpin, pejabat publik, tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama. Bukankah seorang pemimpin seharusnya menjadi orang pertama yang menunjukkan empati? Bukankah seorang tokoh agama seharusnya memberikan teladan moral tentang kesederhanaan, kepedulian, solidaritas, dan kesediaan berbagi penderitaan? Jangan berbicara tentang penderitaan rakyat dari kursi yang nyaman apabila untuk berdiri bersama rakyat selama upacara saja tidak sanggup. Kepemimpinan bukan tentang seberapa istimewa tempat yang diberikan kepada seseorang, melainkan seberapa jauh ia bersedia meninggalkan kenyamanannya demi merasakan keadaan orang yang dipimpinnya. Jika rakyat kepanasan, pemimpin seharusnya ikut merasakan panas; jika rakyat berdiri, pemimpin semestinya tidak buru-buru mencari tempat duduk yang lebih nyaman.
Fenomena semacam ini juga memperlihatkan bahaya laten budaya feodalisme dalam birokrasi dan kehidupan sosial kita. Seragam, jabatan, pangkat, gelar, dan kedudukan sosial tidak boleh menjadi tiket untuk memperoleh perlakuan istimewa secara berlebihan. Mereka yang duduk di kursi kekuasaan sesungguhnya memperoleh mandat dari rakyat, bukan warisan kerajaan. Mereka digaji oleh uang negara, dan negara pada hakikatnya hadir untuk melayani masyarakat. Karena itu, sangat memalukan apabila simbol kemerdekaan justru digunakan untuk mempertontonkan segregasi sosial antara mereka yang berada di panggung kehormatan dan masyarakat yang ditempatkan sebagai penonton yang harus menanggung panas. Jangan sampai protokoler berubah menjadi protokol feodal, seolah-olah semakin tinggi jabatan seseorang, semakin jauh pula ia harus berdiri dari rakyat.
Kepada para pejabat dan tokoh agama yang hadir, kritik ini seharusnya menjadi tamparan moral. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya hadir dalam seremoni, mengenakan pakaian terbaik, duduk di tempat paling nyaman, lalu pulang membawa foto dokumentasi seolah-olah telah selesai menjalankan pengabdian. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu hadir secara manusiawi, merasakan penderitaan masyarakat, dan menunjukkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan fasilitas kemewahan. Kalau memang tempat teduh itu merupakan bagian dari pengaturan protokol, maka pertanyaan berikutnya justru lebih penting: mengapa kenyamanan peserta upacara tidak menjadi prioritas yang sama? Apakah mereka yang berdiri di bawah matahari bukan bagian dari rakyat yang harus dihormati? Apakah peserta upacara hanya diperlukan ketika bendera dinaikkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan?
Kemerdekaan ke-81 seharusnya menjadi momentum untuk mengakhiri mentalitas _“pejabat selalu di depan dalam fasilitas, rakyat selalu di depan dalam penderitaa._ Jangan menjadikan upacara kemerdekaan sebagai panggung simbolik yang mempertontonkan ketimpangan antara penguasa dan masyarakat. Kepada para pemimpin yang mengaku sebagai wakil rakyat, tunjukkan bahwa kalian benar-benar bersama rakyat bukan hanya ketika membutuhkan dukungan, suara, atau legitimasi. Kepada para tokoh agama, tunjukkan bahwa nilai-nilai moral yang disampaikan dari mimbar juga hidup dalam tindakan nyata. Sebab sangat mudah berbicara tentang keadilan ketika duduk di tempat teduh; yang sulit adalah berdiri bersama rakyat ketika matahari sedang membakar tubuh. Jika pada hari kemerdekaan saja rakyat masih merasa menjadi kelas kedua, maka kita patut bertanya dengan suara keras: apa sebenarnya yang sudah merdeka rakyatnya, atau hanya para pemegang kekuasaannya?
About the Author
