Ket foto: Mjp Endang Hairudin
RADAR BLAMBANGAN.COM, | Jakarta, 29 Januari 2026, –
Pada 22 Januari 2026, Trump menyelenggarakan penandatanganan piagam pendirian Board of Peace/BoP (Dewan Perdamaian) di sela-sela Forum Ekonomi Dunia ke-56 di Davos. BoP ini merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 tanggal 17 November 2025 tentang rencana perdamaian Gaza yang disepakati Israel-Hamas Oktober 2025 dalam membantu rekonstruksi Jalur Gaza pasca-perang melalui Komite Nasional untuk Administrasi mengelola pemerintahan di Jalur Gaza, dan mengizinkan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian sementara.
Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa BoP sebagai “ilusi kekuasaan” karena tidak seperti apa yang diinginkan Resolusi PBB 2803 yang berfokus pada Gaza, selain itu the Guardian menggambarkannya sebagai “Pay-to-play” karena negara-negara yang ingin menjadi anggota tetap harus membayar US$ 1 miliar kedalam dana yang dikendalikan oleh Trump. Sepertinya Trump mencoba mengarahkan BoP untuk menjadi alternatif dan merebut peran PBB dimana hanya dia yang memiliki hak veto, sesuai dengan apa yang dikatakanya bahwa BoP “mungkin” menggantikan PBB, walaupun dia ingin PBB tetap terus berlanjut. Dari semua ini Trump ingin menegaskan bahwa dia sebagai pengendali atas urusan global.
Memang cukup menarik kenapa penandatangannya di Davos, mungkin Trump pikir akan bisa menakuti-nakuti para kepala negara/pemerintahan dan organisasi internasional lainnya dengan ancaman tarif, tapi ternyata hanya 25 dari 62 negara yang diundang menandatangani piagam dewan tersebut, dan sebagian besar negara Eropa menolak termasuk Jepang, India apalagi Russia dan China yang memiliki agenda tersendiri, kecuali Indonesia yang satu-satunya negara di ASEAN yang keren dan punya nyali, rakytanya yang paling berbahagia di dunia dan banyak duitnya sehingga mampu menyisihkan uang untuk membatu proyeknya Trump, dan juga sumbangan itu bukan karena takut akan ancam tarif apalagi ciut diculik seperti Maduro.
Keberadaan BoP tidak melibatkan otoritas Palestina padahal yang dicaplok Israel adalah wilayah Palestina, dan yang jadi korban rakyat Palestina, bagaimana dengan Israel yang secara terang-terangan melanggar hukum humaniter internasional seperti menurut laporan Euro-Med Human Rights Monitor hingga 13 Januari 2026, sekitar 100.000 warga Palestina telah tewas dan dilaporkan hilang sejak 7 Oktober 2023 akibat genosida yang terus dilakukan Israel di Jalur Gaza. Kemudian sekitar 1,955 juta warga Palestina atau sekitar 85% dari total populasi Jalur Gaza telah mengungsi, 69.700 unit rumah hancur total dan 187.300 unit rumah rusak sebagian. BoP sangat ironis yang katanya untuk stabilisasi, tata kelola, dan rekonstruksi Gaza pasca-perang, tapi tanpa melibatkan otoritas Palestina didalamnya, mengabaikan hak rakyat Palestina dan mentolelir pencaplokan wilayah Palestina yang telah dilakukan oleh Israel. Selain itu keberadaan BoP telah mengesampingkan fungsi PBB, dan sepertinya lebih focus untuk mengamankan kepentingan Israel yang ingin mendoninasi Timur Tengah.
Rekonstruksi gaza untuk kepentingan siapa, rakyat Palestina atau kepentingan Israel dan memenuhi ambisi Trump. Di Davos, Jared Kushner pengembang properti dan menantu Trump, memaparkan sebuah “rencana induk” untuk Gaza pasca-perang yang menjanjikan pembangunan kembali Gaza dari nol dan mencakup menara hunian, pusat data, resor tepi pantai, taman, fasilitas olahraga, dan bandara.
“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa Gaza didemiliterisasi, dikelola dengan baik, dan dibangun kembali dengan indah,” tambah Trump. Untuk itu muncul berbagai pertanyaan antara lain: apakah proyek yang disusun sudah dikonsultasikan dengan otoritas Palestina dan warga Palestina di Gaza, apakah perumahan dan fasilitas sosial diperuntukan untuk rakyat palestina yang mengungsi dan telah kehilangan rumah akibat serangan Israel. Atau mungkin rencana tersebut selaras kepentingan Israel untuk menggusur warga Palestina, dan mengusir mereka dari Gaza, sehingga akhirnya Israel akan memiliki kendali dan menduduki Jalur Gaza.
Sesuai dengan falsafah “Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan”, yang mana mengutamakan diplomasi dan perdamaian, namun tegas mempertahankan kedaulatan dan menolak segala bentuk intervensi atau penjajahan. Mudah-mudahan ini masih sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong perdamaian dan memperjuangkan kemerdekaan negara-negara di dunia yang khusus untuk tetap konsisten mendukung Palestina berdasarkan solusi dua negara merdeka dan berdaulat Palestina dan Israel yang didukung PBB dan komunitas internasional dengan tidak terjebak kepentingan Israel dan ambisi Trump.***
About the Author
