RADAR BLAMBANGAN.COM, | Banda Aceh — Semangat pemulihan ekonomi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh kian menguat dengan dorongan kolaborasi lintas sektor. Ketua Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurchalis SP, menegaskan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat terdampak banjir dan longsor harus menjadi prioritas utama, sembari membangun sinergi bersama kalangan pengusaha yang tergabung dalam Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) MPW Aceh.
Menurut Nurchalis, pemulihan ekonomi tidak cukup hanya dengan pendekatan bantuan sosial dan rehabilitasi infrastruktur semata. Diperlukan langkah strategis yang mampu menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat.
“Esensi paling mendesak saat ini adalah memulihkan kondisi ekonomi masyarakat terdampak. Pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja harus menjadi prioritas yang segera diwujudkan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa sebelum bencana pun, kondisi ekonomi Aceh masih berada dalam tekanan. Bencana yang terjadi justru memperparah tingkat kemiskinan dan memperlebar jarak pemulihan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, Nurchalis menolak pesimisme. Ia mendorong pendekatan yang lebih progresif dengan memanfaatkan wilayah-wilayah yang tidak terdampak sebagai motor penggerak ekonomi baru. Dalam konteks ini, kehadiran ISMI Aceh dinilai strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang tangguh dan inklusif.
“Wilayah yang ekonominya tetap berjalan harus terus didorong agar investasi tidak stagnan. Di sinilah pentingnya peran pengusaha lokal, termasuk ISMI, untuk menjaga denyut ekonomi tetap hidup,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti persoalan krusial pada sektor infrastruktur, khususnya jalur transportasi di kawasan Barat Selatan Aceh (Barsela). Jalur strategis yang menghubungkan Subulussalam hingga Pakpak Bharat disebutnya sebagai urat nadi distribusi barang yang saat ini mengalami kerusakan serius.
“Di kawasan Kedabuhan, Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, kondisi jalan sangat memprihatinkan dan rawan kecelakaan. Padahal jalur ini vital bagi distribusi hasil produksi Aceh ke luar daerah,” jelasnya.
Nurchalis juga menekankan pentingnya percepatan realisasi investasi yang telah mengantongi izin namun belum berjalan. Ia meminta pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor yang sudah beroperasi.
Dalam kondisi fiskal yang menantang, ia mengingatkan bahwa lesunya ekonomi akan berdampak pada menurunnya pendapatan negara dan berimbas pada transfer fiskal ke daerah. Oleh karena itu, kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) harus diarahkan sebagai stimulus untuk menggerakkan peredaran uang di masyarakat.
Selain itu, pembenahan sektor transportasi laut dan darat juga menjadi perhatian penting. Ia mendorong pemerintah untuk mengaktifkan kembali pelabuhan potensial serta mengurai hambatan distribusi logistik.
Menutup pernyataannya, Nurchalis berharap pemulihan ekonomi Aceh dapat berjalan secara bertahap namun berkelanjutan, dengan fondasi yang lebih kuat dan inklusif.
“Dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha seperti ISMI, dan masyarakat, kita optimistis pemulihan ekonomi akan berjalan lebih sehat dan pertumbuhan dapat dirasakan secara merata. Ini bukan sekadar pemulihan, tetapi momentum kebangkitan,” pungkasnya.
About the Author
