RADAR BLAMBANGAN.COM, | BANYUWANGI, – Di balik geliat pembangunan yang kerap digaungkan, wajah lain Banyuwangi justru menyimpan persoalan yang terus berulang: jalan rusak yang tak kunjung terselesaikan secara tuntas.
Lubang-lubang besar menganga di sejumlah ruas jalan. Bagi warga, ini bukan lagi sekadar ketidaknyamanan melainkan ancaman nyata setiap kali roda kendaraan melintas. Keluhan demi keluhan bermunculan, membentuk satu narasi besar: penanganan yang dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Di ruang digital, kritik berkembang menjadi lebih tajam. Julukan “Bupati Tambal Sulam” yang disematkan kepada Ipuk Fiestiandani bukan sekadar sindiran, melainkan cerminan kekecewaan publik terhadap pola perbaikan yang dianggap hanya sementara.
Warga menilai, tambalan yang dilakukan seperti lingkaran tak berujung. Hari ini diperbaiki, esok kembali berlubang. Anggaran terus berjalan, tetapi hasil di lapangan belum memberikan rasa aman yang berkelanjutan. Di titik ini, pertanyaan besar mulai muncul: apakah ada kesalahan dalam perencanaan, kualitas pengerjaan, atau pengawasan?
Lebih jauh, persoalan ini tak lagi sekadar infrastruktur. Ini menyentuh aspek kepercayaan publik. Ketika kebutuhan dasar seperti jalan yang layak belum terpenuhi secara konsisten, maka legitimasi kebijakan pun ikut dipertanyakan.
Di sisi lain, pemerintah daerah tentu dihadapkan pada berbagai keterbatasan mulai dari anggaran, cuaca, hingga beban lalu lintas. Namun bagi masyarakat, alasan tidak lagi cukup tanpa diikuti solusi konkret dan terukur.
Kini, sorotan publik semakin terang. Tekanan tidak hanya datang dari warga biasa, tetapi juga dari ruang-ruang diskusi yang lebih luas. Jika pola penanganan tak segera bertransformasi dari tambal sulam menuju perbaikan sistematis dan berkelanjutan, maka yang terancam bukan hanya kualitas jalan melainkan kepercayaan masyarakat itu sendiri.
Karena pada akhirnya, jalan yang rusak bukan sekadar persoalan fisik. Ia adalah cermin dari seberapa kuat komitmen pemerintah dalam memenuhi hak dasar warganya.***
