RADAR BLAMBANGAN.COM, | Jambi – Pengungkapan kasus narkotika seberat 58 kilogram oleh Ditresnarkoba Polda Jambi yang sebelumnya dipandang sebagai capaian besar, kini justru memunculkan polemik serius. Perhatian publik beralih dari besarnya barang bukti, ke peristiwa kaburnya salah satu tersangka utama dari dalam ruang penyidikan.
Tiga orang telah diamankan dalam kasus tersebut, yakni MA, APR, dan JA. Namun situasi berubah drastis ketika MA yang disebut sebagai figur kunci berhasil melarikan diri saat masih berada dalam pengawasan aparat.
Peristiwa ini bukan terjadi di lapangan terbuka, melainkan di lingkungan internal kepolisian. Fakta tersebut memicu pertanyaan publik mengenai standar pengamanan terhadap tersangka, khususnya dalam perkara besar yang memiliki nilai strategis tinggi.
Pengawasan Dipertanyakan
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa tersangka kabur ketika penyidik sedang melakukan koordinasi di ruangan lain. Penjelasan ini memunculkan kritik, mengingat prosedur pengamanan terhadap tersangka kasus narkotika umumnya dilakukan secara ketat dan berlapis.
Situasi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar: bagaimana tersangka bisa tidak dalam pengawasan langsung, dan apakah prosedur operasional telah dijalankan sesuai standar.
Tidak lama setelah kejadian, MA ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun hingga kini, keberadaannya belum berhasil diungkap.
Penindakan Internal Dinilai Belum Menjawab Publik
Pihak kepolisian telah menjatuhkan sanksi etik terhadap oknum penyidik yang dinilai lalai, berupa demosi serta kewajiban menyampaikan permintaan maaf dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Meski demikian, respons tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab keresahan publik. Sejumlah kalangan menilai bahwa dampak dari kaburnya tersangka utama dalam kasus besar seharusnya diikuti dengan langkah penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan.
Proses Pengejaran Jadi Sorotan
Upaya pencarian terhadap MA disebut melibatkan berbagai satuan, termasuk Bareskrim Polri. Namun, hingga waktu berjalan cukup lama, hasil konkret belum terlihat.
Kondisi ini memunculkan persepsi publik bahwa penanganan kasus belum berjalan optimal. Terlebih, dalam sejumlah kasus lain, buronan dengan profil serupa kerap dapat dilacak dalam waktu relatif singkat.
Dorongan Evaluasi Menyeluruh
Sejumlah pihak mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan dan prosedur penanganan tersangka di lingkungan kepolisian, khususnya dalam kasus-kasus besar.
Transparansi kronologi kejadian, akuntabilitas terhadap pihak yang bertanggung jawab, serta penguatan pengawasan eksternal menjadi poin penting yang dinilai perlu segera dilakukan.
Kepercayaan Publik Jadi Taruhan
Kasus ini tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap narkotika, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum itu sendiri.
Kaburnya tersangka dari dalam institusi menjadi peristiwa yang mencoreng upaya pemberantasan narkoba, sekaligus menjadi pengingat bahwa integritas sistem harus dijaga secara konsisten.
Jika tidak ditangani secara terbuka dan tuntas, kasus ini berpotensi meninggalkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: sejauh mana sistem penegakan hukum mampu menjaga kredibilitasnya sendiri.***
About the Author
