RADAR BLAMBANGAN.COM, | Medan, SUMUT — Ketua ALARM (Aliansi Rakyat Menggugat), Panyahatan Ritonga, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah tidak berjalan sesuai harapan masyarakat. Dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (3/3).
Ia menyebut implementasi program tersebut di lapangan justru menyimpang dari konsep awal yang diharapkan mampu melibatkan warga secara langsung.
Menurut Panyahatan, pada awalnya publik memahami bahwa program MBG akan memberdayakan masyarakat desa dengan melibatkan warung kecil, rumah makan lokal, serta pelaku UMKM sebagai bagian dari rantai distribusi makanan bergizi. Namun, kenyataan di lapangan dinilai berbeda.
“Saya kira dulu MBG ini langsung melibatkan warga, warung, atau rumah makan di desa agar ikut serta. Akan tetapi, yang terjadi justru berdiri gedung-gedung mewah untuk dapur makan bergizi. Ini menimbulkan kesan bahwa hanya kalangan tertentu saja yang menikmati hasil program tersebut,” tegas Panyahatan.
Ritonga juga menyoroti dugaan adanya dominasi pejabat daerah dalam pengelolaan dapur MBG. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mematikan usaha kecil masyarakat karena perputaran ekonomi tidak lagi berada di tangan pelaku UMKM lokal.
“Dampaknya sudah mulai terasa. Banyak UMKM yang mengaku omzetnya menurun bahkan terancam tutup karena tidak dilibatkan dalam program ini,” tambahnya.
ALARM juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di daerah. Panyahatan mendesak agar pejabat yang membuka dan mengelola dapur MBG untuk kepentingan pribadi segera dihentikan.
“Kami meminta kepada Bapak Prabowo, jika ada pejabat yang membuka dapur MBG dan memanfaatkan kekuasaan serta wewenang hanya untuk memperkaya diri, agar segera dihentikan dan tidak diberi ruang,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai besarnya anggaran yang dikucurkan untuk program MBG harus diawasi secara ketat. ALARM mengingatkan bahwa dana tersebut berasal dari pajak rakyat sehingga berpotensi rawan penyalahgunaan jika tidak transparan dan akuntabel.
Panyahatan juga menekankan pentingnya aspek pendidikan dan pemerataan manfaat ekonomi dalam program tersebut. Ia berharap program MBG benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, bukan hanya menjadi proyek pembangunan fisik semata.
“Kita ingin sejahtera bersama-sama. Namun sampai hari ini, cita-cita itu belum sepenuhnya terwujud. Kritik ini kami sampaikan demi kemajuan berbangsa dan bernegara
ALARM akan terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada rakyat kecil dan pelaku UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” tegasnya.(S.N)
About the Author
