RADAR BLAMBANGAN.COM, | Ruang fiskal daerah (kabupaten kota) yang semakin menurun dan terbatas menimbulkan kekhawatiran daerah untuk tetap menjaga kinerja ekonomi dan pembangunan untuk tetap bisa berjalan dengan terjaga. Namun beberapa sektor kegiatan akan berdampak besar, apalagi yang sifatnya menyangkut anggaran pelaksanaan fisik pembangunan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik. Namun aspek yang terpenting dan prioritas adalah tidak menurunnya kinerja penyelenggaraan layanan publik.
Pada kondisi ruang fiskal daerah yang menurun dan terbatas, menjadi tantangan tersendiri, kepala daerah dapat mengkaji pola anggaran yang tieak menggunakan fiskal besar, namun terjadi ungkitan/bangkitan ekonomi daerah. Strategi tersebut adalah sektor kebijakan publik yang substansi dan berdampak besar dengan tujuan meningkatkan akselerasi ekonomi dan putaran pembangunan, dengan modal badan usaha/pengusaha dan dana masyarakat sendiri. Kebijakan yang berpangaruh dan fundamental adalah terkait Tata Ruang yang terkonsep baik berlanjut kepada layanan perizinan terselenggara maksimal.
Kepala daerah sebagai pemegang kuasa anggaran tertinggi, kuasa aset dan kuasa kebijakan, seharusnya mampu mampu memberikan kebijakan yang kritikal dan radikal, seperti teori dalam publik policy, membangun paradigma kondisi tertentu dengan pemikiran radikal dan kritis manajemen, yang menitik beratkan nalar dan rasional berpikir bijak. Tentunya tidak mudah hal ini, jika orang disekitar pemimpin daerah, tidak memberikan masukan dengan keterbatasan wawasan dan sudut pandang yang luas dan membijaki.
Salah satu contoh, misalkan perizinan yang pernah diambil pemerintah terkait aspek waktu pelayanan ekspor import dengan memangkas waktu layanan dari puluhan hari, menjadi 3 hari, untuk segera rilis dokumen dan perizinan yang terferivikasi, sehingga pelaku usaha dapat beroperasi tanpa merasa rugi karena lambat dan berbelitnya birokrasi sebelumnya. Cara yang diambil, salah satunya mendengar dan segera mengambil keputusan/kebijakan dari minning public partisipation. Bukan pemikiran dan pemahaman dari internal pemerintah Top-Buttom, sehingga keputusan yanh dirasakan masih menyulitkan, berblelit, tidak pasti sehingga tidak ada terobosan yang radikal/critical method.
Dengan perbaikan dan kebijakan yang kreatif dan inovatif, akan dirasakan bahwa pemimpin hadir dan percaya, pemerintah dirasakan hadir ditengah pelaku usaha dan masyarakat. Resistensi membangun kebijakan yang berpihak, dipastikan akan menjadi banyak hambatan, karena pola-pola perilaku koruptif birokrasi yang dipertahankan, akan menjadi minimal dan hilang, karena pola dan shaking ekonomi lokal dan global, akan menuntut kindisi persaingan semua itu.***
About the Author
