RADAR BLAMBANGAN.COM, | Mandailing Natal — Menyikapi penangkapan sejumlah warga pasca peristiwa pembakaran Polsek Muara Batang Gadis, Ketua Persatuan Mahasiswa Mandailing Natal (PM Madina), Ahmad Zulhamdi Batubara, menegaskan bahwa penegakan hukum harus dijalankan secara adil, objektif, dan proporsional, serta tidak mengabaikan akar persoalan yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.
Zulhamdi menyatakan, rangkaian kejadian di Kecamatan Muara Batang Gadis tidak dapat dilepaskan dari pembiaran terhadap maraknya peredaran narkoba yang telah lama meresahkan masyarakat. Menurutnya, kemarahan warga—termasuk aksi spontan kaum ibu—merupakan ledakan kekecewaan publik akibat absennya tindakan nyata aparat dalam memberantas jaringan narkoba di wilayah tersebut.
“Tidak mungkin ada pengguna narkoba tanpa adanya pengedar. Jika peredaran narkoba berlangsung lama dan masif, itu menandakan ada persoalan serius dalam pengawasan dan penindakan. Penegakan hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas,” tegas Zulhamdi.
Ia juga mengkritik sikap pemerintah daerah yang dinilai terkesan abai dan pura-pura tidak tahu atas keresahan masyarakat, namun cepat bersikap represif ketika warga bereaksi.
“Jika rakyat berani bersuara karena sudah terlalu resah, seharusnya pemerintah daerah justru lebih berani hadir, melindungi, dan menyelesaikan akar persoalan. Inti masalahnya adalah sikap tak acuh, lemahnya pencegahan, serta minimnya penindakan serius terhadap aktivitas narkoba hingga akhirnya memicu peristiwa yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Zulhamdi mengingatkan bahwa hukum lahir untuk melindungi rakyat, bukan untuk membungkam suara kebenaran. Oleh karena itu, penanganan kasus ini harus mengedepankan rasa keadilan substantif, bukan semata-mata pendekatan hukum yang formalistik dan represif.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan dan prestasi aparat penegak hukum seharusnya bukan terletak pada banyaknya warga yang ditangkap, melainkan pada komitmen nyata dan terukur dalam memberantas pengedar serta jaringan narkoba hingga ke akar-akarnya.
PM Madina juga mendesak agar pemerintah daerah dan DPRD Mandailing Natal tidak berdiam diri, serta menunjukkan sikap tegas dan keberpihakan nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan krusial yang menyangkut keselamatan dan masa depan masyarakat.
(S.N)
About the Author
