RADAR BLAMBANGAN.COM, | JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember tidak menunggu polemik melebar. Menyusul berbagai keluhan terkait kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Bupati Jember Muhammad Fawait langsung menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah.
Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa program berskala besar tersebut tidak boleh berjalan tanpa kontrol ketat. Ratusan titik SPPG yang beroperasi setiap hari kini berada dalam pengawasan langsung, menyusul evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Program MBG di lapangan.
“Saya tidak ingin ada dapur yang bermain-main dengan kualitas menu. Jika ditemukan pelanggaran standar, akan kami rekomendasikan tindakan tegas ke Badan Gizi Nasional,” tegas Fawait dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jumat.
Menurutnya, skala program yang menjangkau ribuan siswa di berbagai kecamatan memang menyimpan potensi kekurangan. Namun, ia menolak menjadikan hal itu sebagai alasan pembiaran. Satgas yang dibentuk tidak hanya memantau kualitas makanan, tetapi juga memastikan standar higienitas, distribusi, hingga tata kelola dapur berjalan sesuai prosedur.
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu bahkan menegaskan dirinya siap bertanggung jawab penuh atas setiap kendala yang muncul di lapangan. Ia meminta seluruh temuan dan laporan disampaikan langsung agar solusi dapat diambil cepat, tanpa saling menyalahkan antara pemerintah daerah dan pusat.
“Ini tanggung jawab kepala daerah. Kalau ada persoalan, jangan ditutup-tutupi. Laporkan, kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Lebih jauh, Fawait melihat keberadaan ratusan SPPG bukan sekadar proyek pemenuhan gizi. Ia menyebut program ini sebagai pilar baru penggerak ekonomi kerakyatan di Jember. Dapur-dapur produksi yang tersebar di berbagai kecamatan dinilai mampu menciptakan rantai ekonomi lokal, mulai dari pemasok bahan pangan hingga tenaga kerja setempat.
Namun demikian, ia menegaskan peluang besar itu hanya bisa terwujud jika kualitas tetap menjadi prioritas utama. “Kita ingin SPPG di Jember bukan hanya berjalan, tapi menjadi percontohan nasional dalam efektivitas distribusi gizi sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal,” katanya.
Dengan pembentukan Satgas ini, Pemkab Jember menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program seremonial, melainkan kebijakan strategis yang harus dijalankan dengan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas tinggi.***
About the Author
