RADAR BLAMBANGAN.COM, | BANYUWANGI – Polemik aktivitas tambang emas di kawasan Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran, kembali memanas. Warga setempat mulai lantang menyuarakan keresahan mereka terkait dugaan kerusakan lingkungan hingga persoalan kesejahteraan pekerja yang dinilai jauh dari kata adil.
Aktivitas tambang yang dikelola oleh PT Bumi Suksesindo di kawasan Gunung Tumpang Pitu disebut-sebut telah berdampak besar terhadap kondisi hutan dan pegunungan di sekitar wilayah permukiman warga.
Masyarakat mempertanyakan transparansi terkait luas kawasan yang telah terdampak aktivitas tambang. Mereka menilai, hingga kini belum ada keterbukaan data yang jelas kepada publik.
“Berapa luas hutan dan gunung yang sudah dirusak? Ini harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat hanya menerima dampak tanpa tahu fakta sebenarnya,” ungkap salah satu warga. Kamis, (19/03/2026).
Selain isu lingkungan, warga juga menyoroti dugaan praktik yang merugikan tenaga kerja harian. Mereka mengaku adanya pemotongan upah dengan alasan dana perusahaan belum turun, yang diduga telah berlangsung cukup lama.
“Setiap pekerja dipotong sekitar Rp50 ribu. Kalau ini benar, ini bukan lagi hal sepele, tapi sudah masuk dugaan penindasan terhadap pekerja kecil,” ujar warga lainnya.
Kondisi ini dinilai semakin memperparah ketimpangan, di mana masyarakat sekitar yang terdampak justru merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak.
Warga juga mempertanyakan peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap aktivitas tambang tersebut.
“Kalau perusahaan besar saja bisa bermasalah soal upah, lalu di mana pengawasan pemerintah? Kami hanya ingin keadilan,” tegas warga.
Masyarakat mendesak adanya audit terbuka terkait dampak lingkungan, transparansi kompensasi, serta investigasi menyeluruh terhadap sistem ketenagakerjaan di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan maupun pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan yang disampaikan warga.
Warga berharap, suara mereka tidak lagi diabaikan dan menjadi perhatian serius semua pihak demi menjaga lingkungan serta menjamin keadilan sosial di wilayah Pesanggaran.***
