Oleh:
Herman Sjahthi. SH., M.Pd., M.Th., CBC.
(Akademisi & Aktivis Masyarakat Sipil)
RADAR BLAMBANGAN.COM, | Banyuwangi — Ramainya aktivitas masyarakat di kawasan GOR Banyuwangi seharusnya menjadi cermin hidupnya ruang publik yang sehat dan terkelola. Namun, kondisi trotoar di sisi timur kawasan tersebut justru menghadirkan ironi. Alih-alih menjadi jalur aman dan nyaman bagi pejalan kaki, trotoar terlihat kotor, tertutup tanah, dipenuhi dedaunan kering, bahkan ditumbuhi rumput liar. Situasi ini memunculkan kritik tajam terhadap lemahnya komitmen pemeliharaan fasilitas publik oleh pemerintah daerah.
Trotoar bukan sekadar pelengkap infrastruktur kota. Dalam perspektif tata ruang modern, trotoar adalah simbol keberpihakan terhadap keselamatan pejalan kaki sekaligus bagian dari estetika kota. Ketika trotoar dibiarkan rusak dan tidak terawat, maka yang rusak bukan hanya fisiknya, tetapi juga citra tata kelola pemerintahan itu sendiri.
Ironisnya, pembangunan trotoar umumnya menggunakan anggaran publik yang tidak kecil. Namun, pola yang kerap terjadi adalah pembangunan yang berhenti pada seremoni peresmian, tanpa diikuti sistem pemeliharaan yang berkelanjutan. Akibatnya, fasilitas yang seharusnya memberi manfaat jangka panjang justru berubah menjadi beban dan potensi pemborosan anggaran.
Kondisi trotoar yang terbengkalai juga bukan persoalan sepele. Selain mengganggu kenyamanan, kerusakan dan ketidakrapian trotoar berpotensi membahayakan masyarakat, terutama pejalan kaki. Dalam banyak kasus di berbagai daerah, trotoar yang tidak layak telah menjadi penyebab kecelakaan. Hal ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam perawatan bukan hanya soal estetika, tetapi juga menyangkut keselamatan publik.
Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dinas teknis terkait semestinya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan. Pengawasan rutin, pembersihan, hingga perbaikan berkala merupakan bagian dari pelayanan publik yang tidak bisa ditawar. Ketika hal ini diabaikan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik ikut tergerus.
Fenomena trotoar GOR Banyuwangi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Infrastruktur yang dibangun dari uang rakyat tidak boleh berubah menjadi “monumen ketidakpedulian birokrasi”. Sudah saatnya ada langkah konkret dan cepat untuk membenahi, membersihkan, serta merawat kembali fasilitas tersebut secara sistematis.
Jika tidak, maka pertanyaan publik akan semakin tajam: untuk siapa sebenarnya pembangunan ini dilakukan?
About the Author
