Radar-blambangan.com | Rejoagung — Suasana Desa Rejoagung memanas setelah puluhan warga mendatangi kantor desa untuk menuntut klarifikasi terkait dugaan pemotongan bantuan sosial (bansos) dan pungutan liar pada program bantuan listrik gratis, Selasa (26/1125).
Masyarakat mengaku menemukan adanya potongan sebesar Rp350 ribu dari bantuan sosial yang kemudian diganti dengan beras senilai sekitar Rp277 ribu. Selain itu, warga penerima program listrik gratis juga mengungkap adanya pungutan dari oknum perangkat desa dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp500 ribu.
Kekecewaan warga semakin memuncak ketika Kepala Desa Rejoagung, Sonaji, dinilai memberikan respons yang tidak etis saat diminta menjelaskan persoalan tersebut. Menurut warga, kades sempat melontarkan kalimat, “Kalau tidak terima, silakan demo.” Pernyataan tersebut menyulut kemarahan masyarakat dan memicu aksi protes menuju kantor desa—namun saat warga tiba, kades tidak berada di lokasi.
Tidak mendapat kejelasan, masyarakat kemudian melayangkan 3–4 kali surat resmi kepada BPD untuk meminta audiensi terbuka di pendopo desa. Namun hingga beberapa kali pengajuan, belum ada tanggapan memuaskan, sehingga warga kembali melakukan aksi pada hari ini.
Pernyataan Warga dan Tokoh Masyarakat
Sutrisno (Botok), salah satu tokoh masyarakat, menegaskan bahwa warga hanya ingin kejelasan dan transparansi:
“Warga hanya ingin hak mereka dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai bantuan disalurkan tapi malah ada potongan. Kami sudah berkali-kali menyurati BPD, tapi tidak ada respons. Makanya hari ini kami datang untuk mencari kejelasan,” kata Sutris.
Sementara itu, warga lainnya, Guse Hendrix, menilai respons kades tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin desa.
“Kami datang dengan baik-baik, tapi kades justru membentak warga. Ini bukan soal emosi, ini soal tanggung jawab. Masyarakat ingin mendengar langsung penjelasan di pendopo, bukan dibentak-bentak,” ungkapnya.
Kades Sonaji Sampaikan Permohonan Maaf
Aksi protes warga ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk media dan unsur pemerintahan. Setelah melalui proses mediasi, situasi akhirnya mereda.
Kepala Desa Rejoagung, Sonaji, akhirnya menemui warga dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
“Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Rejoagung. Ke depan kami akan melakukan revisi dan pembenahan. Saya berkomitmen untuk lebih transparan, lebih terbuka, dan memperbaiki pelayanan kepada warga,” pungkasnya.
Lanjut, dengan permintaan maaf tersebut, warga berharap pemerintah desa dapat menjalankan amanah dengan lebih jujur dan transparan, agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Editor (Tim Redaksi)
About the Author
