RADAR BLAMBANGAN.COM, | MOJOKERTO – Dugaan makanan tidak layak konsumsi kembali mencoreng pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini, keluhan datang dari SDN Panggih, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jumat (20/2/2026).
Sejumlah guru mengaku kecewa lantaran menu yang diterima siswa diduga dalam kondisi basi. Mereka menilai insiden ini bukan kali pertama terjadi.
Salah satu guru SDN Panggih yang enggan disebutkan namanya menyebut, pada Jumat 13 Februari 2026, sekolah kembali menerima menu yang tidak layak konsumsi.
“Ini kejadian kesekian kali. Terakhir hari Jumat 13 Februari, kami dapat tahu fantasi yang basi dan getuk yang berlendir,” ujarnya kepada Radar Blambangan.
Menurutnya, sepekan sebelumnya juga terjadi kasus serupa. Menu pentol disebut dalam kondisi basi dan sempat membuat beberapa siswa mengeluh sakit perut. Saat itu, pihak sekolah memilih tidak memperbesar persoalan dengan harapan ada evaluasi dari penyedia.
Namun, hingga pekan berikutnya, persoalan serupa kembali terulang.
“Sudah kami konfirmasi, mereka berdalih ada quality control. Tapi anak-anak ini konsumen, tidak bisa diberi makanan asal-asalan,” tegasnya.
Pihak sekolah juga menyebut sempat ada rencana audiensi pada Kamis (19/2/2026) antara pihak dapur penyedia dan penerima MBG. Namun, menurut keterangan guru, pertemuan tersebut dibatalkan sekitar 30 menit sebelum pelaksanaan oleh Kepala SPPG, Bagas.
“Saya ingatkan soal Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Minimal yang tidak layak makan harus diganti,” imbuhnya.
Satgas Bantah Ada Konsumsi Makanan Basi
Menanggapi aduan tersebut, awak media melakukan klarifikasi kepada Satgas MBG Kecamatan Trowulan. Pihak Satgas membantah tudingan bahwa makanan basi sempat dikonsumsi siswa.
Bagas selaku Kepala SPPG menyatakan bahwa makanan yang dinilai tidak layak sudah ditarik sebelum sempat disantap.
“Makanan yang kondisinya basi tidak sempat dikonsumsi siswa, tetapi langsung diamankan dan dikembalikan ke penyedia untuk diproses lebih lanjut,” jelasnya.
Pernyataan ini berbeda dengan keterangan pihak sekolah yang menyebut kejadian serupa pernah menyebabkan siswa mengeluh sakit perut pada pekan sebelumnya.
Perlu Evaluasi Serius
Perbedaan versi antara pihak sekolah dan Satgas MBG memunculkan tanda tanya terkait pengawasan distribusi makanan. Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak justru terancam kehilangan kepercayaan publik jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat dan transparan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa program sebesar apa pun tidak boleh abai pada kualitas dan keamanan pangan. Apalagi yang menjadi penerima manfaat adalah anak-anak sekolah dasar.
Publik kini menunggu langkah evaluasi konkret dari pihak terkait agar insiden serupa tidak kembali terulang.
(Mahmudah)
About the Author
