RADAR BLAMBANGAN.COM, | JAKARTA — Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores, angkat bicara terkait mencuatnya isu reshuffle kabinet jilid V yang kini menjadi perhatian publik. Dalam pernyataannya pada Kamis (16/04/2026), ia menyoroti serius berbagai persoalan krusial yang dinilai belum tertangani secara optimal oleh pemerintah, khususnya di sektor sumber daya alam.
Menurut Agus Flores, maraknya praktik tambang ilegal, kerusakan hutan yang semakin meluas, hingga peredaran BBM ilegal dan mafia LPG, menjadi indikator lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di lapangan. Ia menilai kondisi ini berpotensi mengancam stabilitas negara jika tidak segera ditangani dengan langkah tegas dan terukur.
“Kalau ingin negeri ini aman dan tertata dengan baik, Presiden harus melihat kondisi riil saat ini. Banyak persoalan yang belum terselesaikan, terutama terkait tambang ilegal, kerusakan hutan, BBM ilegal, dan mafia LPG,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus secara gamblang menyebut dua kementerian yang dinilai memiliki tanggung jawab besar atas persoalan tersebut, yakni Kementerian Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia menyarankan agar Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kedua kementerian tersebut.
“Kalau ingin negara ini rapi dan aman, maka dua menteri tersebut sebaiknya diganti dengan sosok yang benar-benar profesional dan tidak memiliki kepentingan tertentu,” ujarnya.
Pernyataan ini menambah deretan desakan dari berbagai kalangan terkait perlunya penyegaran kabinet guna meningkatkan efektivitas pemerintahan, khususnya dalam mengatasi persoalan sumber daya alam yang selama ini menjadi sorotan publik.
Hingga saat ini, isu reshuffle kabinet masih menjadi spekulasi. Namun, berbagai masukan dari tokoh masyarakat dan elemen sipil diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Presiden dalam mengambil langkah strategis ke depan.***
