RADAR BLAMBANGAN.COM, | JAWA TIMUR – Komitmen pemerintah pusat dalam memberantas tambang ilegal kembali dipertanyakan. Program tegas yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto justru terkesan mandek di wilayah Jawa Timur.
Di Banyuwangi, aktivitas tambang ilegal masih berlangsung terang-terangan. Tidak ada tanda-tanda penindakan serius. Kondisi ini memunculkan kesan kuat bahwa aparat penegak hukum di daerah gagal menjalankan mandat negara.
Sorotan tajam datang dari Ketua Umum Fast Respon Counter Polri, Agus Flores. Ia menilai sikap Kapolda Jawa Timur bukan sekadar lambat, tetapi sudah masuk kategori pembiaran.
“Ini bukan lagi soal lambat, ini pembiaran. Program Presiden itu jelas dan tegas. Kalau di daerah tidak jalan, berarti ada yang sengaja tidak bekerja,” tegasnya, Jumat (17/4/26).
Agus juga mengingatkan bahwa konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap program nasional tidak bisa dianggap sepele. Ia menyebut, situasi ini berpotensi menyeret pejabat daerah ke dalam evaluasi serius oleh pimpinan tertinggi Polri, Listyo Sigit Prabowo.
“Jangan tunggu dimarahi Kapolri. Ini soal loyalitas terhadap perintah negara. Kalau tidak mampu menjalankan, lebih baik diganti,” ujarnya tanpa kompromi.
Pernyataan ini menjadi sinyal keras bahwa publik tidak lagi bisa menerima alasan klasik atas lambannya penindakan tambang ilegal. Di tengah kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara yang terus membesar, sikap diam aparat justru memperburuk keadaan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya kredibilitas aparat daerah yang runtuh, tetapi juga wibawa negara dalam menegakkan hukum akan dipertaruhkan.
Kini publik menunggu, apakah akan ada tindakan nyata, atau justru pembiaran ini akan terus menjadi wajah penegakan hukum di Jawa Timur.***
About the Author
