RADAR-BLAMBANGAN.COM, | BANYUWANGI – Tak lagi harus menunggu rapat berjenjang atau menyampaikan keluhan lewat perantara. Petani, nelayan, peternak hingga pelaku perkebunan di Banyuwangi kini bisa bicara langsung di hadapan Bupati Ipuk Fiestiandani.
Ruang itu dibuka melalui forum “Gesah Bareng Ambi Bupati” yang untuk pertama kalinya digelar di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Jumat (14/8/2026). Ratusan warga hadir dan menyampaikan beragam persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
Forum tersebut berlangsung terbuka. Aspirasi yang muncul pun beragam, mulai dari mahalnya pakan ternak, pemasaran telur lokal, hilirisasi produk pertanian, akses pasar, zonasi tangkap nelayan, pengembangan kopi, hingga harapan agar produk susu lokal dapat masuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu suara datang dari Rahmat, alumni Jagoan Tani 2022 yang kini mengembangkan usaha susu dan produk turunannya. Ia berharap program Jagoan Tani tidak berhenti sebatas kompetisi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan yang mampu membuka akses pasar lebih luas.
Rahmat bahkan meminta Pemkab Banyuwangi membantu produk olahan miliknya agar bisa menembus e-katalog, hotel, ritel modern sekaligus mendapatkan fasilitasi legalitas.
“Program ini sangat bagus karena menjembatani kami. Bahkan program ini juga diapresiasi secara nasional,” katanya.
Persoalan berbeda disampaikan Umu, perwakilan peternak ayam petelur. Kenaikan harga pakan menjadi salah satu tekanan yang dirasakan pelaku usaha. Namun, keberadaan subsidi jagung SPHP dari pemerintah disebut cukup membantu menjaga keberlangsungan peternakan.
Ia berharap program tersebut tidak hanya berlanjut, tetapi juga menjangkau peternak kecil. Selain itu, Pemkab diminta ikut mengawal pemasaran telur Banyuwangi agar mampu menembus pasar luar daerah, termasuk kawasan Indonesia timur.
Dari pesisir, persoalan zonasi tangkap turut mencuat. Nelayan berharap pembatasan wilayah tangkap antarnelayan dapat dicarikan solusi, mengingat Banyuwangi memiliki garis pantai sepanjang sekitar 175 kilometer.
Sementara dari sektor kopi, Abdurrahman, Sekretaris Kelompok Tani Desa Gombengsari, membawa gagasan yang tak kalah strategis. Ia mendorong terbentuknya sentra pengolahan kopi terintegrasi sekaligus meminta dukungan untuk peluncuran Sekolah Kopi di Gombengsari.
Menurutnya, penguatan hilirisasi penting agar petani tidak terus berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan fluktuasi harga dan rantai perdagangan.
“Kami ingin ada dukungan Pemkab untuk me-launching Sekolah Kopi di Gombengsari. Ini penting untuk mengedukasi generasi muda sekaligus menjaga keberlanjutan warisan tradisi leluhur kami,” ujarnya.
Aspirasi lainnya datang dari Nur Ahmadi, perwakilan kelompok ternak Kecamatan Ketapang. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap pembangunan akses jalan dan fasilitas pengolahan limbah peternakan.
Kawasan tersebut kini tak sekadar menghasilkan ternak. Warga mulai mengembangkan hilirisasi limbah menjadi pupuk dan briket, sekaligus mengolah susu hasil peternakan.
“Alhamdulillah, akses jalan setelah dibantu pemerintah kini makin cepat. Kami juga punya bank organik untuk membuat pupuk dan briket. Kami berharap susu hasil peternakan warga bisa masuk dalam menu MBG, Ibu Bupati,” tuturnya.
Beragam keluhan tersebut tak berhenti menjadi catatan. Bupati Ipuk langsung meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memetakan dan menindaklanjutinya.
Ipuk menegaskan, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pangan harus dibarengi penguatan hilirisasi, akses pasar, serta rantai pasok yang mampu menyerap produk masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya hadir melalui program bantuan. Pemerintah juga harus memastikan produk yang dihasilkan masyarakat memiliki pasar dan mampu memberikan nilai tambah bagi pelakunya.
“Tujuannya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan mendengar langsung persoalan mereka. Saya ajak jajaran teknis untuk menindaklanjuti. Jadi bagi saya ini pertemuan yang efektif, mendengar langsung dari masyarakat dan mengeksekusinya bersama,” tegas Ipuk.
Forum “Gesah Bareng Ambi Bupati” pun menjadi pintu baru bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung tanpa sekat birokrasi yang panjang.
Forum tersebut selanjutnya akan digelar rutin setiap Jumat pada pekan kedua dan keempat setiap bulan dengan tema berbeda.
Bagi petani, nelayan, peternak dan pelaku usaha di Banyuwangi, forum ini bukan sekadar tempat untuk “gesah”. Aspirasi yang disampaikan ditargetkan berujung pada aksi dan solusi nyata pemerintah.(mh)
About the Author
