RADAR-BLAMBANGAN.COM, | BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama DPRD Banyuwangi resmi menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Banyuwangi harus menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 ditandai dengan penandatanganan bersama oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni’mah dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banyuwangi, Kamis (13/8/2026).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Banyuwangi pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp2,444 triliun. Angka ini mengalami penurunan cukup signifikan, yakni sekitar Rp461 miliar dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,905 triliun.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkab Banyuwangi tetap memasang sejumlah target strategis. Penurunan kemiskinan, penguatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga penyelesaian infrastruktur tetap menjadi prioritas pembangunan.
Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan kondisi perekonomian yang sebelumnya diperkirakan membaik ternyata masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kebijakan keuangan agar program pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
“Tadinya kita positif ekonomi semakin baik, ternyata kondisi belum memungkinkan. Maka kami melakukan evaluasi kebijakan keuangan, tetapi tentunya dengan tetap menekankan program prioritas yakni penurunan kemiskinan, terus mendorong pertumbuhan ekonomi, IPM hingga menuntaskan infrastruktur,” ujar Ipuk.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru ditargetkan meningkat menjadi Rp850,8 miliar, naik sekitar Rp50 miliar dibandingkan APBD 2026 yang sebesar Rp800,8 miliar.
Namun, kenaikan PAD tersebut belum mampu menutup penurunan pendapatan transfer. Pada 2027, pendapatan transfer diproyeksikan hanya Rp1,543 triliun, turun sekitar Rp511,3 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,054 triliun.
Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp50,1 miliar.
“Pendapatan dari transfer masih menjadi alokasi terbesar sebagai pendapatan daerah,” kata Ipuk.
Tekanan fiskal juga terlihat dari sisi belanja. Belanja daerah 2027 diproyeksikan sebesar Rp2,420 triliun, turun sekitar Rp496,9 miliar dari APBD 2026 yang mencapai Rp2,917 triliun.
Meski ruang fiskal menyempit, Pemkab Banyuwangi memastikan belanja daerah akan diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“Kebijakan umum belanja daerah pada tahun anggaran 2027 disepakati untuk diarahkan pada dukungan ekonomi, peningkatan efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan prioritas pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal daerah,” tegas Ipuk.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini turut menjaga stabilitas daerah sekaligus menggerakkan pembangunan di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian.
Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, menegaskan bahwa keterbatasan fiskal harus direspons dengan strategi kreatif untuk memperbesar sumber pendapatan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu terus menggali potensi pendapatan melalui berbagai langkah, strategi, serta inovasi. Selain itu, peningkatan belanja modal juga perlu didorong melalui sumber pembiayaan alternatif.
Di antaranya dengan mengoptimalkan potensi alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), mengajukan tambahan alokasi kepada pemerintah pusat, hingga memanfaatkan peluang Corporate Social Responsibility (CSR).
“Tentunya ini memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk dukungan politik praktis,” ujar Marifatul Kamila saat membacakan laporan akhir pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.
Kesepakatan KUA-PPAS ini sekaligus menjadi pijakan awal penyusunan APBD Banyuwangi 2027. Dengan pendapatan yang diproyeksikan turun ratusan miliar rupiah, tantangan pemerintah daerah kini bukan sekadar menjaga roda pembangunan tetap berputar, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Banyuwangi memasuki 2027 dengan ruang fiskal yang lebih sempit. Di sinilah efektivitas belanja, inovasi pendapatan, dan ketepatan menentukan prioritas pembangunan akan menjadi pertaruhan utama.(mh)
About the Author
