RADAR-BLAMBANGAN.COM, | BANYUWANGI – Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Rabu (2/9/2026), menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan pendidikan secara langsung kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Dalam program “Gesah Bareng Ambi Bupati”, suara masyarakat mengalir tanpa sekat. Mulai dari persoalan rencana regrouping sekolah dasar, kondisi sarana prasarana yang memprihatinkan, pelajar yang masih berkeliaran di luar sekolah saat jam belajar, keamanan sekolah yang rawan pencurian, akses beasiswa, hingga pertanyaan besar mengenai masa depan anak-anak penyandang disabilitas.
Sekitar 150 peserta dari berbagai latar belakang hadir dalam forum tersebut. Mereka terdiri dari guru, pelajar, mahasiswa, akademisi, orang tua siswa, pemerhati pendidikan hingga pemangku kebijakan.
Bukan sekadar forum diskusi biasa, berbagai persoalan yang selama ini menjadi kegelisahan masyarakat dibuka secara langsung di hadapan orang nomor satu di Banyuwangi.
“PR kita masih banyak. Karena itu, kami senang mendapatkan banyak masukan dan ide dari masyarakat. Apa yang disampaikan di forum ini akan menjadi bahan untuk perbaikan program-program pendidikan ke depan,” ujar Ipuk.
Regrouping Sekolah Jadi Sorotan, Orang Tua Khawatir Psikologis Anak
Salah satu isu yang cukup menyita perhatian adalah rencana regrouping SDN 1 Singonegaran.
Ahmad Radiansyah, salah seorang wali murid, menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan dampak psikologis yang dialami anak-anak apabila harus berpindah lingkungan sekolah.
Menjawab kegelisahan tersebut, Ipuk menegaskan bahwa rencana regrouping masih berada dalam tahap kajian. Salah satu pertimbangan yang muncul berkaitan dengan pengembangan RSUD Blambangan serta kebutuhan dan ketersediaan tenaga pendidik.
Namun, Ipuk memastikan kepentingan dan kenyamanan siswa tetap menjadi perhatian utama.
“Kalau nanti memang ada regrouping, kami akan memberikan ruang kepada siswa dan orang tua memilih sekolah yang akan dituju. Kami juga memastikan ada pendampingan dari guru selama proses adaptasi pindah sekolah. Yang terpenting, siswa tetap nyaman dan aman dalam belajar,” tegas Ipuk.
Pelajar Keluyuran Saat Jam Sekolah, Patroli Terpadu Diusulkan
Persoalan kedisiplinan pelajar juga mencuat dalam forum tersebut.
Catur Bagus, seorang pendidik dari SMPN 1 Singojuruh, menyoroti fenomena pelajar yang masih ditemukan berada di luar lingkungan sekolah ketika jam efektif pembelajaran berlangsung.
Menurutnya, keterbatasan personel menjadi salah satu hambatan bagi pihak sekolah untuk melakukan pengawasan secara maksimal.
Ia pun mengusulkan penguatan Patroli Kasih Sayang melalui kolaborasi lintas sektor, dengan melibatkan Satpol PP, Bhabinkamtibmas hingga Babinsa.
Tak hanya itu, Catur juga mengusulkan adanya regulasi atau imbauan kepada para pelaku usaha agar tidak memberikan pelayanan kepada pelajar yang berada di luar sekolah pada jam efektif belajar.
Usulan tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa persoalan pendidikan tidak hanya berhenti di dalam ruang kelas, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.
Bangku Keropos hingga Fasilitas Sekolah, Keluhan Guru Langsung Dijawab Bupati
Suasana forum semakin hidup ketika persoalan sarana dan prasarana pendidikan disampaikan secara terbuka.
Numira Ida, guru Bahasa Inggris dari MI Al Hikmah Desa Tampo, Kecamatan Cluring, mengungkapkan kondisi fasilitas belajar di sekolahnya yang membutuhkan perhatian.
“Kursi dan bangku di sekolah kami sudah banyak yang keropos. Mohon mendapat perhatian. Selain itu, kami juga siap mengabdi untuk Banyuwangi dengan keterampilan yang kami miliki,” tuturnya.
Keluhan tersebut langsung mendapat respons dari Bupati Ipuk.
“Akan kami cek lagi BOS Daerah. Insyaallah untuk sarana prasarananya siap kami bantu,” jawabnya.
Selain persoalan fasilitas, keamanan sekolah juga menjadi perhatian.
Nining, Ketua Paguyuban SDN 5 Tapanrejo Kecamatan Muncar, mengungkapkan bahwa lokasi sekolah yang jauh dari permukiman membuat keamanan menjadi persoalan tersendiri. Kondisi tersebut disebut membuat sekolah beberapa kali mengalami tindak pencurian.
Pertanyaan yang Menggetarkan Forum: Setelah SMA, Anak Disabilitas Harus Ke Mana?
Salah satu aspirasi yang paling menyentuh dalam forum tersebut datang dari Didik, seorang orang tua yang memiliki anak dengan keterbatasan.
Ia menceritakan perjalanan pendidikan putrinya yang sejak duduk di bangku SMP mendapatkan bimbingan dari para guru hingga akhirnya mampu melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Glagah.
Namun, di balik rasa bangga tersebut, tersimpan sebuah pertanyaan besar yang menjadi kegelisahan banyak orang tua anak berkebutuhan khusus.
Bagaimana masa depan mereka setelah menyelesaikan pendidikan? Apakah kesempatan kerja benar-benar terbuka?
Pertanyaan itulah yang kemudian disampaikan Didik kepada Bupati Ipuk.
Menanggapi hal tersebut, Ipuk meminta para orang tua untuk tetap optimistis dan tidak menutup harapan terhadap masa depan anak-anak mereka.
Menurutnya, kesempatan pendidikan dan pengembangan diri tetap terbuka, termasuk melalui berbagai akses beasiswa bagi mereka yang memiliki kemampuan dan prestasi.
“Pemkab juga telah membuka ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas. Mulai kesempatan mengikuti seleksi CPNS hingga program magang di sejumlah instansi,” kata Ipuk.
Pendidikan Jadi Senjata Banyuwangi Menekan Kemiskinan
Ipuk menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan bangunan sekolah, bangku, kurikulum maupun nilai akademik.
Lebih dari itu, pendidikan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi instrumen penting dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Karena itu, berbagai kritik, keluhan dan gagasan yang muncul dalam forum tersebut tidak ingin hanya berhenti sebagai bahan diskusi.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kata Ipuk, akan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pendidikan.
“Gesah ini bukan sekadar ngobrol. Kami ingin setiap masukan bisa ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari perbaikan layanan pemerintah kepada masyarakat,” pungkasnya.
Berbagai persoalan yang sebelumnya mungkin hanya menjadi kegelisahan di sekolah, ruang keluarga dan lingkungan masyarakat, kini telah dibawa langsung ke hadapan pemerintah daerah.
Mulai dari masa depan sekolah, pengawasan pelajar, fasilitas pendidikan hingga harapan besar bagi anak-anak penyandang disabilitas, semuanya kini menjadi pekerjaan rumah yang menunggu tindak lanjut.
Publik pun tentu akan menanti, sejauh mana berbagai aspirasi yang telah menggema di Pendopo Banyuwangi tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan perubahan nyata bagi dunia pendidikan di Bumi Blambangan.(silvi)
About the Author
