RADAR-BLAMBANGAN.COM, | BANYUWANGI – Kabar besar datang dari ujung timur Pulau Jawa. Banyuwangi kembali dipercaya pemerintah pusat menjadi daerah percontohan nasional dalam perang melawan kemiskinan.
Setelah sukses menjadi pilot project digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) yang kini telah diperluas ke 43 kabupaten/kota di Indonesia, Banyuwangi kembali mendapat kepercayaan strategis dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Kali ini, Banyuwangi ditunjuk sebagai lokasi piloting Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE). Program tersebut diarahkan untuk mengubah paradigma penanganan kemiskinan: bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi mendorong keluarga penerima manfaat agar mampu bangkit, memiliki usaha, meningkatkan aset, dan akhirnya mandiri dari bansos.
Penunjukan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran perangkat daerah, Jumat (21/8/2026).
Menurut Andy, Banyuwangi dipilih bukan tanpa alasan. Keberhasilan daerah tersebut dalam menjalankan piloting digitalisasi Perlinsos menjadi salah satu pertimbangan utama Kemensos untuk kembali menjadikan Banyuwangi sebagai laboratorium pengembangan model pengentasan kemiskinan.
“Model pengentasan kemiskinan ini tidak bisa kita uji di banyak tempat secara bersamaan, harus fokus di lokasi tertentu. Oleh karena itu, kami memilih Banyuwangi sebagai model percontohan. Harapannya, kesuksesan Perlinsos terulang lagi di sini,” ujar Andy.
Dari Penerima Bansos Menjadi Pelaku Ekonomi
Program PPSE membawa misi yang lebih besar dari sekadar penyaluran bantuan. Keluarga penerima manfaat (KPM) akan diarahkan untuk memperkuat kemampuan, memperoleh akses usaha, meningkatkan kepemilikan aset, hingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Sasarannya mencakup penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, dan ATENSI, termasuk orang tua siswa Sekolah Rakyat (SR).
Prioritas diberikan kepada masyarakat yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4, berusia 19-64 tahun, serta telah menerima PKH dan/atau Sembako sedikitnya selama satu tahun.
Menariknya, KPM yang sudah memiliki rintisan usaha akan mendapat perhatian khusus. Pemerintah ingin memperkuat usaha yang sudah berjalan agar dapat berkembang menjadi sumber pendapatan yang lebih stabil.
Dengan pendekatan tersebut, bansos tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan jembatan menuju kemandirian ekonomi.
Banyuwangi Punya Modal Kuat
Andy menjelaskan, hasil pemetaan ekosistem kemiskinan di Banyuwangi menunjukkan terdapat dua aspek penting yang harus diperkuat, yakni sektor ekonomi dan manajemen penanganan kemiskinan.
Di sektor ekonomi, pertanian dan penciptaan lapangan kerja formal menjadi bagian penting. Menurutnya, bantuan sosial tetap diperlukan bagi masyarakat rentan, tetapi penurunan kemiskinan dalam jangka panjang membutuhkan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.
“Strategi pemberdayaan masyarakat dan kemudahan investasi jauh lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan,” tegas Andy.
Sementara dari sisi manajerial, akurasi data menjadi senjata utama. Intervensi pemerintah harus benar-benar diarahkan kepada masyarakat yang tepat, dengan program yang sesuai kebutuhan.
Banyuwangi dinilai memiliki pengalaman dalam menggunakan data sebagai basis penanganan kemiskinan, termasuk melalui integrasi dengan sistem UGD Kemiskinan Banyuwangi.
“Ketepatan data menjadi faktor dominan. Penguatan intervensi berbasis data, seperti integrasi dengan sistem UGD Kemiskinan Banyuwangi, signifikan menurunkan angka kemiskinan,” sambungnya.
Target Besar: Kemiskinan 6,13 Persen Terus Ditekan
Untuk merancang model pemberdayaan tersebut, Kemensos telah menerjunkan tim dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat. Tim akan melakukan pemetaan sekaligus menyusun model pengentasan kemiskinan berbasis riset komprehensif di Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut kepercayaan pemerintah pusat tersebut sebagai tantangan sekaligus tanggung jawab besar.
Saat ini, angka kemiskinan Banyuwangi berada di 6,13 persen. Pemerintah daerah pun menyatakan siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi teknis dari Kemensos.
“Ini menjadi PR bagi Banyuwangi atas kepercayaan dari pusat. Kami yakin program ini akan bermanfaat bagi warga, tidak hanya bansos namun juga ada penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat,” kata Ipuk.
Kepercayaan pemerintah pusat tersebut sekaligus menempatkan Banyuwangi pada posisi strategis dalam pengembangan kebijakan sosial nasional.
Jika model PPSE berhasil, Banyuwangi bukan hanya menjadi daerah yang berhasil menekan angka kemiskinan, tetapi juga berpotensi menjadi rujukan nasional tentang bagaimana keluarga penerima bansos didorong naik kelas: dari penerima bantuan menjadi keluarga produktif, mandiri, dan berdaya secara ekonomi.(silvi)
About the Author
