RADAR-BLAMBANGAN.COM, | BANYUWANGI – Persoalan antrean panjang kendaraan logistik menuju Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang kembali memantik reaksi keras dari kalangan legislatif Banyuwangi. Truk-truk yang mengular dan parkir di sepanjang pinggir jalan dinilai bukan sekadar persoalan teknis biasa, melainkan sinyal adanya persoalan serius dalam pengaturan operasional penyeberangan Jawa–Bali.
Pimpinan DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, SH, MH, secara terbuka melontarkan kritik tajam terhadap kondisi yang terus berulang tersebut. Ia mempertanyakan siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas kemacetan dan antrean kendaraan logistik yang hingga kini belum menemukan solusi efektif.
“Saya juga heran, gumun. Yang salah ini siapa? Orang-orang pintar sudah mengatur, mulai Menteri, Gubernur, Bupati sampai pejabat lainnya. Tapi kenyataannya, persoalan ini masih terjadi dan belum ada solusi yang benar-benar menyelesaikan,” tegas Michael kepada media, Jumat (4/9/2026).
Sorotan Michael semakin tajam karena kemacetan tersebut terjadi bukan pada momentum libur nasional, hari raya, maupun periode puncak arus mudik. Kondisi itu, menurutnya, justru memperbesar tanda tanya terhadap sistem pengaturan kendaraan dan pola operasional kapal di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
Bukan Sekadar Dermaga, Sistem Operasional Jadi Sorotan
Michael menilai persoalan antrean truk tidak bisa serta-merta hanya dikaitkan dengan perbaikan atau keterbatasan fasilitas dermaga. Ia menduga terdapat persoalan dalam sistem pengaturan operasional yang harus segera dievaluasi secara menyeluruh.
Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah jumlah personel pengatur lalu lintas kendaraan di lapangan yang dinilai tidak sebanyak pada kondisi sebelumnya. Padahal, arus kendaraan logistik membutuhkan pengaturan ekstra, baik di jalur menuju pelabuhan maupun di dalam kawasan penyeberangan.
Tak hanya itu, Michael juga menyoroti pola keberangkatan kapal yang tetap berjalan sesuai jadwal meskipun kapasitas muatan belum maksimal. Sementara di luar kawasan pelabuhan, antrean kendaraan justru terus bertambah akibat proses masuk yang tersendat.
Kondisi tersebut dinilai menjadi paradoks. Kapal dapat berangkat dengan kapasitas yang belum penuh, sementara kendaraan logistik harus tertahan berjam-jam di jalan dan berpotensi kehilangan kesempatan untuk menyeberang.
“Ini bukan semata-mata karena perbaikan dermaga. Menurut saya, sistem pengaturan operasionalnya yang harus dibenahi. Kalau kondisi sepi tentu tidak masalah, tetapi kalau sudah terjadi antrean seperti ini harus ada toleransi dan diskresi kebijakan,” ujarnya.
Sopir dan Pengusaha Logistik Jadi Pihak yang Paling Merasakan Dampak
Michael mengingatkan bahwa persoalan kemacetan menuju Pelabuhan Ketapang bukan hanya menyangkut panjangnya barisan kendaraan. Di balik antrean tersebut terdapat kerugian ekonomi yang harus ditanggung para sopir, kernet, perusahaan angkutan hingga pelaku usaha yang menggantungkan distribusi barang pada kelancaran jalur Jawa–Bali.
Setiap keterlambatan, kata dia, dapat berdampak pada biaya operasional, waktu distribusi barang hingga terganggunya rantai pasok antarwilayah.
Karena itu, DPRD Banyuwangi meminta seluruh pihak yang memiliki kewenangan tidak berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi antara pengelola pelabuhan, regulator, aparat pengatur lalu lintas serta pemerintah daerah dinilai menjadi kunci untuk mengurai persoalan yang selama ini terus berulang.
“Jangan sampai truk terus mengular di jalan, sementara kapal berangkat dan persoalan tetap berputar tanpa solusi. Semua pemangku kepentingan harus duduk bersama dan mencari langkah konkret,” menjadi pesan tegas yang disampaikan Michael dalam menyikapi kondisi tersebut.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah nyata para pengambil kebijakan. Sebab Pelabuhan Ketapang bukan sekadar pintu penyeberangan biasa, melainkan salah satu urat nadi utama distribusi logistik antara Pulau Jawa dan Bali.
Jika persoalan antrean kendaraan tidak segera dibenahi melalui evaluasi sistem operasional dan koordinasi yang lebih efektif, kemacetan panjang dikhawatirkan akan terus menjadi masalah berulang yang pada akhirnya dibayar mahal oleh masyarakat dan pelaku ekonomi.
Ketapang kini kembali menghadapi pertanyaan besar: ketika regulasi sudah dibuat dan para pejabat telah turun tangan, mengapa antrean truk masih terus mengular?. (Mh)
About the Author
