RADAR-BLAMBANGAN.COM, | JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat strategi percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Forum Diskusi Aktual bertema “Strategi Percepatan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T)” yang digelar di Horison Ultima, Menteng, Jakarta, September 2026.
Forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan antara pemerintah, kementerian/lembaga, pakar, praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk membahas tantangan sekaligus merumuskan strategi agar pelaksanaan MBG dapat berjalan efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di wilayah 3T.
Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari DPN Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI). Rifqi Maulana, S.H., yang hadir sebagai pemateri, menilai forum tersebut penting karena persoalan implementasi MBG di wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menyangkut komunikasi publik, kondisi geografis, keterbatasan akses informasi, serta partisipasi masyarakat.
Rifqi mengapresiasi Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik, Dr. TR. Fahsul Falah, S.Sos., M.S., atas penyelenggaraan forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan tersebut.
“Forum seperti ini penting untuk mempertemukan perspektif pemerintah, kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan masyarakat sehingga strategi yang dibangun dapat melihat kondisi nyata di lapangan,” ujar Rifqi.
Sejumlah narasumber dari berbagai institusi turut memberikan perspektif dalam forum tersebut, antara lain Lindsey Afsari Puteri, S.T., M.I.Kom., Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden; Drs. Samsul Widodo, M.A., Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Rufriyanto Maulana Yusuf, SIK., MM., Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Badan Gizi Nasional; Dr. Bakri Siddiq, S.E., M.Si., Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan; Dr. Paudah, M.Si., Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri; Sastrodirjo, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan; Gatot Tri Laksono, S.Pd., M.Si., pakar pemerintahan dari Lembaga Kajian Rumah Kreasi Indonesia Hebat; Ferry, CEO VRITIMES; serta Tias Ade Putra, Chief Executive Officer PT Agriva Teknologi Nusantara (DESAPEDIA).
Dalam pemaparannya, Rifqi menekankan bahwa komunikasi publik harus menjadi bagian penting dalam strategi implementasi MBG di wilayah 3T.
Menurutnya, pendekatan komunikasi tidak dapat hanya mengandalkan media sosial dan teknologi digital karena sebagian wilayah 3T masih menghadapi keterbatasan jaringan telekomunikasi dan akses internet.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat komunikasi melalui struktur sosial yang sudah ada di masyarakat.
“Kita perlu mendekati tokoh masyarakat, kepala desa, ustaz, ketua adat, kepala sekolah, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang dituakan. Mereka harus memahami program terlebih dahulu agar dapat menjadi penghubung informasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Rifqi menyebut terdapat tiga tahapan yang dapat dilakukan untuk memperkuat komunikasi MBG di wilayah 3T.
Pertama, membangun pemahaman tokoh masyarakat dan pemerintah lokal mengenai tujuan serta manfaat MBG.
Kedua, melakukan dialog terbuka dengan masyarakat agar masyarakat memiliki ruang untuk memperoleh informasi, bertanya, menyampaikan persoalan, serta memahami mekanisme program.
Ketiga, mendorong masyarakat ikut mengawal tahap implementasi sehingga keberhasilan MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari partisipasi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa MBG memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar pemberian makanan. Makanan bergizi dapat membantu anak memperoleh asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh sehat, memiliki energi untuk belajar, serta mendukung upaya mengurangi masalah kekurangan gizi dan stunting.
Program tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi apabila bahan pangan untuk kebutuhan MBG melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal.
“MBG bukan sekadar makanan gratis. Ini merupakan investasi untuk kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak Indonesia,” ujarnya.
Selain komunikasi, Rifqi menyoroti pentingnya membangun sistem transparansi, pengawasan, dan pengaduan yang sesuai dengan kondisi wilayah 3T.
Informasi mengenai menu, jumlah penerima manfaat, jadwal distribusi, dan penggunaan anggaran dapat disampaikan melalui papan informasi desa atau sekolah serta pertemuan masyarakat.
Sementara itu, pengaduan dapat dilakukan melalui guru, kepala desa, kader, tokoh masyarakat, posko pengaduan, maupun kanal digital bagi wilayah yang memiliki akses internet.
Menurut Rifqi, pendekatan tersebut diperlukan agar keterbatasan teknologi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan program.
“Di daerah 3T, transparansi dan partisipasi tidak harus bergantung pada internet. Yang penting masyarakat mendapatkan informasi terbuka, memiliki saluran pengaduan, dan laporan mereka mendapatkan tindak lanjut yang nyata,” katanya.
Ia juga mendorong agar pemerintah menyediakan titik-titik pengaduan di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat, seperti kantor desa, sekolah, puskesmas, maupun ruang publik.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memiliki ruang untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan program.
Forum diskusi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mempercepat implementasi MBG di wilayah 3T.
Penguatan komunikasi publik, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat menjadi bagian penting agar pelaksanaan MBG dapat menyesuaikan dengan karakteristik setiap daerah dan memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.***
About the Author
