RADAR BLAMBANGAN.COM, | KOTA BOGOR — Ribuan sopir angkutan kota (angkot) dari berbagai trayek memadati kawasan Balai Kota Bogor, Kamis (22/1), dalam aksi unjuk rasa besar-besaran yang berubah menjadi panggung kemarahan rakyat kecil. Mereka menolak keras kebijakan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim yang berencana menghapus operasional angkot dengan dalih usia kendaraan.
Bagi para sopir, kebijakan tersebut bukan solusi transportasi, melainkan vonis pemiskinan massal. Di tengah sulitnya ekonomi dan minimnya alternatif penghidupan, rencana penghapusan 1.940 unit angkot dinilai sebagai keputusan sepihak yang abai terhadap nasib ribuan kepala keluarga.
Suasana aksi memanas ketika salah satu orator dari atas mobil komando melontarkan kritik tajam bernada satire yang langsung menyasar Wali Kota. Dengan logat Sunda yang kental, ia mengungkit janji-janji kampanye yang kini dianggap menguap begitu kekuasaan diraih.
“Baheula weh datang ka aing pas pilkada, ari giliran geus jadi mah poho jeung teu berpihak ka rakyat!” teriak sang orator, disambut sorak-sorai dan tawa getir massa aksi.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam para sopir angkot yang merasa hanya dibutuhkan saat pemilu, namun disingkirkan setelah kebijakan dibuat. Modernisasi transportasi, menurut mereka, tidak seharusnya dibayar dengan mengorbankan rakyat kecil.
Koordinator aksi Trayek 03, Ganda, menegaskan bahwa aksi ini merupakan akumulasi kemarahan yang telah lama terpendam. Ia menyebut rencana penghapusan ribuan angkot sebagai langkah brutal yang berpotensi memutus sumber nafkah ribuan keluarga dalam sekejap.
“Kalau angkot dihapus, lalu kami disuruh makan apa? Pemerintah seharusnya berpikir dulu tentang nasib keluarga sopir, bukan hanya bicara program dan angka,” tegasnya.
Hingga aksi berlangsung, para sopir menyatakan akan terus bertahan dan menekan pemerintah agar membuka dialog yang jujur dan berpihak. Mereka menegaskan, penataan transportasi tidak boleh berubah menjadi alat penggusuran ekonomi.
Aksi ini menjadi peringatan keras bahwa kebijakan publik yang dibuat tanpa empati dan partisipasi rakyat berisiko memantik perlawanan terbuka. Di Balai Kota Bogor, ribuan sopir angkot hari ini tidak hanya menuntut keadilan mereka menagih janji kekuasaan.***
