RADAR BLAMBANGAN.COM, | Pidie Jaya – Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya menyampaikan kritik keras terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pidie Jaya.
Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dihimpun Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya, DLH Kabupaten Pidie Jaya tercatat mendapatkan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam rangka penanganan pascabencana banjir tetapi belum pernah kami temukan kegiatan yang dilakukan oleh dinaas tersebut dalam hal penanganan bencana.
Koordinator Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya, Dedi Saputra, menilai fakta tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa penggunaan anggaran BTT tidak dijalankan berdasarkan prinsip kedaruratan, kebutuhan riil masyarakat, dan skala dampak bencana.
Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya juga menyoroti kehadiran Bupati Pidie Jaya dalam kegiatan seremonial penanaman pohon tersebut, yang dinilai mencerminkan salah arah kepemimpinan dan prioritas dalam penanganan pascabencana.
“Kami menyayangkan kehadiran Bupati yang justru tampil dalam kegiatan seremonial penanaman pohon, sementara di saat yang sama masyarakat korban banjir masih membutuhkan kehadiran pemerintah untuk memimpin langsung penanganan pembersihan pemukiman dan pemulihan lingkungan dasar,” ujar Dedi.
Menurut Aliansi, kehadiran kepala daerah seharusnya difokuskan pada lokasi-lokasi terdampak paling parah atau masih tergenang lumpur pasca banjir, memastikan pembersihan pemukiman berjalan cepat, alat dan personel dikerahkan maksimal, serta kebutuhan dasar masyarakat benar-benar menjadi prioritas utama.
“Kepemimpinan diuji saat krisis. Hadir di acara tanam pohon jauh dari pemukiman terdampak, sementara rakyat masih membersihkan lumpur dengan alat seadanya, adalah potret kegagalan dalam menetapkan skala prioritas,” tegasnya.
Aliansi juga kembali menegaskan pentingnya transparansi penuh atas penggunaan dana penanganan pascabencana, termasuk:
• Dana BTT yang bersumber dari APBK Pidie Jaya
• Bantuan Presiden Republik Indonesia
• Bantuan Pemerintah Aceh
• Serta bantuan dari kementerian, lembaga, dan pihak lain
Atas dasar berbagai temuan tersebut, Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya secara resmi meminta Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya untuk:
1. Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh Instansi penerima atau penggunaan BTT
2. Menilai kewajaran, efektivitas, dan ketepatan waktu penggunaan anggaran
3. Menyampaikan hasil audit secara terbuka kepada public
“Anggaran darurat adalah amanah rakyat. Jika setelah dua bulan hanya melahirkan satu kegiatan simbolik, maka audit adalah keharusan, bukan pilihan,” Serta jika ini tidak diindahkan kami akan melakukan konsolidasi akbar (aksi) di Pidie Jaya, tutup Dedi Saputra.***
About the Author
