RADAR BLAMBANGAN.COM, | Jawa Timur – Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN), Agus Flores, melontarkan pernyataan tegas terkait dugaan lambannya penanganan sejumlah persoalan di wilayah Jawa Timur, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertambangan dan perizinan.
Dalam pernyataannya, Agus Flores menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu menempuh jalur hukum lain apabila aparat kepolisian dinilai tidak responsif. “Kalau polisi lambat, saya pakai jaksa. Banyak jalan menuju Roma,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dugaan praktik yang memberatkan masyarakat, terutama para penambang, dalam pengurusan izin di instansi terkait. Menurutnya, proses perizinan yang berbelit serta adanya indikasi permintaan biaya tinggi justru menyulitkan rakyat kecil.
Agus Flores menyebut bahwa langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program pemerintah pusat, yang sebelumnya dipimpin Joko Widodo dan kini dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Ia mengklaim gerakan tersebut juga sejalan dengan upaya menjaga kepentingan rakyat serta stabilitas negara.
Lebih lanjut, ia memperingatkan jajaran dinas terkait, termasuk sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk segera melakukan evaluasi internal. Jika tidak, pihaknya akan mendorong proses hukum melalui jalur yang dianggap lebih tegas.
Dalam kesempatan itu, Agus juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk dugaan penyimpangan atau praktik mencurigakan. Laporan tersebut, menurutnya, dapat disampaikan kepada Sekretaris Jenderal FRN, Imam Rahmat.
Pernyataan keras ini pun menambah dinamika kritik terhadap kinerja aparat dan instansi teknis di daerah, serta menjadi sorotan publik terkait transparansi dan pelayanan di sektor perizinan pertambangan.***
