RADAR BLAMBANGAN.COM, | BANYUWANGI – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat transformasi Pelabuhan Ketapang sebagai gerbang utama penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas pelabuhan, serta penyusunan masterplan pengembangan jangka panjang yang terintegrasi.
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Ketapang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembentukan ekosistem konektivitas yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di masa depan.
Menurutnya, pengembangan kapasitas dermaga, pengaturan pola operasi kapal, optimalisasi buffer area, hingga penataan lalu lintas di luar kawasan pelabuhan harus dilakukan secara terpadu agar pelayanan penyeberangan semakin efektif dan berkelanjutan.
Heru menjelaskan, pengalaman menghadapi lonjakan arus kendaraan saat Angkutan Lebaran maupun libur sekolah menjadi pelajaran penting bahwa peningkatan layanan tidak lagi cukup mengandalkan optimalisasi operasional semata.
“Dibutuhkan penguatan infrastruktur dan tata kelola kawasan yang mampu mengantisipasi pertumbuhan trafik dalam jangka panjang. Dengan demikian, Pelabuhan Ketapang akan semakin adaptif terhadap dinamika mobilitas masyarakat, distribusi logistik, maupun perkembangan sektor pariwisata. Pendekatan inilah yang menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan Pelabuhan Ketapang secara bertahap dan terintegrasi,” ujar Heru dalam keterangannya, Jumat (03/07/2026).
Sebagai bentuk komitmen tersebut, ASDP telah menyiapkan rencana pengembangan bertahap hingga tahun 2029. Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas sejumlah dermaga, optimalisasi kawasan Bulusan sebagai buffer area kendaraan logistik, pembangunan akses penghubung, hingga pembangunan dermaga baru guna mendukung kelancaran operasional jangka panjang.
Selain itu, peningkatan kapasitas dermaga juga mulai dilaksanakan tahun ini sebagai bagian dari penguatan layanan di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Langkah tersebut diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan trafik saat ini sekaligus mengantisipasi pertumbuhan volume kendaraan pada tahun-tahun mendatang.
ASDP menegaskan, keberhasilan transformasi Pelabuhan Ketapang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Penataan kawasan, pengembangan buffer zone, peningkatan infrastruktur pendukung, hingga pengaturan lalu lintas di luar area pelabuhan menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem transportasi penyeberangan yang lebih modern dan efisien.
“Pelabuhan Ketapang bukan hanya gerbang penyeberangan Jawa-Bali, tetapi juga simpul strategis yang menopang konektivitas nasional. Karena itu, pengembangannya membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. ASDP berkomitmen menghadirkan layanan yang semakin aman, andal, dan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur, tata kelola, serta kolaborasi demi mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan,” tegas Heru.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan masterplan pengembangan Pelabuhan Ketapang. Bahkan, Pemprov Jawa Timur mendorong agar pengembangan pelabuhan tersebut dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut Khofifah, peningkatan kapasitas Pelabuhan Ketapang harus dipersiapkan secara menyeluruh melalui optimalisasi kawasan penyangga di kedua sisi penyeberangan, peningkatan standar kapal, pengembangan konektivitas menuju kawasan Bulusan, serta sinergi lintas sektor sehingga tercipta sistem transportasi yang terintegrasi, efisien, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta sektor pariwisata di Jawa Timur dan Bali.(mh)
