Herman Sjahthi, S.H., M.Pd., CBC.
(Hanya Rakyat Biasa)
RADAR-BLAMBANGAN.COM, | Gesah Bareng bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Banyuwangi, Rabu, 2 September 2026, dengan tema pendidikan patut diapresiasi sebagai ruang dialog publik yang mempertemukan pemerintah dengan masyarakat secara lebih dekat. Kesediaan kepala daerah untuk duduk bersama, mendengar aspirasi, dan berbicara langsung dengan masyarakat merupakan praktik demokrasi partisipatif yang penting dalam membangun tata kelola pemerintahan. Namun, apresiasi tidak boleh membuat publik kehilangan daya kritis. Forum dialog bukan sekadar panggung untuk membicarakan berbagai persoalan pendidikan, melainkan harus menjadi momentum untuk menguji konsistensi pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan fundamental yang justru berada di jantung tata kelola pendidikan Banyuwangi.
Pertanyaan mendasarnya sederhana tetapi sangat serius: bagaimana mungkin kita berbicara tentang transformasi pendidikan, peningkatan mutu sekolah, kualitas guru, pemerataan layanan pendidikan, hingga masa depan peserta didik, sementara promotor utama kebijakan pendidikan daerah, yakni Kepala Dinas Pendidikan, masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt)? Jika benar posisi tersebut telah berlangsung sekitar tujuh bulan, maka persoalannya tidak lagi sekadar administratif, tetapi telah masuk ke wilayah tata kelola, kepemimpinan, efektivitas kebijakan, dan kepastian arah pendidikan. Pendidikan membutuhkan kepemimpinan yang definitif, memiliki mandat penuh, kewenangan yang jelas, keberanian mengambil keputusan strategis, serta tanggung jawab politik-administratif yang dapat dipertanggungjawabkan. Terlalu lama membiarkan institusi strategis dipimpin oleh pejabat sementara berpotensi menciptakan stagnasi dan mengaburkan siapa sesungguhnya yang memegang kendali penuh atas arah pendidikan Banyuwangi.
Di sinilah publik berhak mempertanyakan paradoks kebijakan tersebut. Pemerintah dapat dengan mudah menggelar forum, menghadirkan masyarakat, menyampaikan program, dan berbicara tentang visi besar pendidikan. Tetapi pendidikan bukan sekadar retorika di ruang pertemuan. Pendidikan adalah sistem yang membutuhkan desain kelembagaan, kepemimpinan, perencanaan, penganggaran, pengawasan, evaluasi, dan keberlanjutan kebijakan. Ketika posisi pucuk pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan justru masih berstatus Plt dalam waktu yang panjang, maka pemerintah daerah harus memberikan penjelasan yang rasional, transparan, dan dapat diuji publik: mengapa proses definitif belum juga diselesaikan? Apa hambatannya? Bagaimana dampaknya terhadap efektivitas penyelenggaraan pendidikan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk pembangkangan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari kontrol masyarakat dalam negara demokrasi.
Ada sebuah pepatah yang relevan untuk direnungkan: “tong kosong nyaring bunyinya.” Jangan sampai pembicaraan mengenai pendidikan terdengar begitu nyaring dalam berbagai forum, tetapi substansi persoalan kepemimpinannya justru dibiarkan kosong. Kita tidak sedang kekurangan slogan tentang pendidikan; kita membutuhkan keberanian menyelesaikan problem strukturalnya. Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk berbicara tentang kualitas pendidikan, sementara institusi yang menjadi lokomotif pendidikan daerah belum mendapatkan kepemimpinan definitif. Pendidikan tidak boleh dikelola dengan logika “sementara” untuk persoalan yang dampaknya bersifat jangka panjang. Anak-anak Banyuwangi, guru, kepala sekolah, dan seluruh ekosistem pendidikan berhak mendapatkan kepastian kepemimpinan dan arah kebijakan yang jelas.
Karena itu, Gesah Bareng dengan Bupati Ipuk seharusnya tidak berhenti sebagai forum komunikasi yang hangat antara pemerintah dan masyarakat. Forum tersebut harus menjadi ruang koreksi yang jujur dan konstruktif. Bupati perlu menjawab persoalan paling mendasar ini secara terbuka: kapan Banyuwangi memiliki Kepala Dinas Pendidikan definitif? Sebab keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari banyaknya forum dialog, program, atau narasi keberhasilan, tetapi dari keberanian pemerintah menyelesaikan persoalan kelembagaan yang paling fundamental. Masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai berbicara tentang pendidikan; masyarakat membutuhkan pemerintah yang berani memastikan pendidikan dipimpin oleh orang yang definitif, kompeten, berintegritas, dan memiliki mandat penuh. Jangan sampai kita terus “gesah bareng” tentang masa depan pendidikan, sementara pendidikan Banyuwangi sendiri masih berjalan tanpa nahkoda definitif.
HS.
About the Author
