RADAR-BLAMBANGAN.COM, | Papua Barat Daya – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul meningkatnya kejadian kebakaran di sejumlah wilayah dalam dua bulan terakhir. Penguatan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel hingga rencana pengaktifan satuan tugas (Satgas) dan posko pengendalian Karhutla tingkat provinsi.
Langkah tersebut menjadi salah satu fokus utama Pemprov Papua Barat Daya dalam menghadapi kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino. Koordinasi lintas sektor digelar melalui Rapat Koordinasi Penyiapan Penanganan Terpadu Karhutla Papua Barat Daya di Ruang Rapat Utama Lantai III Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, Senin (31/8/2026).
Rapat dipimpin langsung Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan dihadiri Wakil Gubernur Ahmad Nasrau, Penjabat Sekda Papua Barat Daya Yakob Kareth, unsur TNI-Polri, BPBD, BMKG, pengendalian Karhutla wilayah Maluku dan Papua, pemerintah kabupaten, SKK Migas serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial karena ancaman kebakaran berpotensi meluas apabila kondisi cuaca kering dan angin kencang terus berlangsung.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait harus bergerak lebih awal dengan memperkuat pencegahan sebelum kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Kita harus sepakat membentuk tim untuk melakukan pendataan dan pemetaan daerah yang memiliki potensi rawan Karhutla di Papua Barat Daya,” tegas Elisa Kambu dalam rapat tersebut.
Gubernur juga meminta agar perhatian tidak hanya diarahkan pada kawasan hutan dan lahan, tetapi juga lingkungan permukiman. Menurutnya, kondisi kemarau membuat potensi kebakaran di sekitar rumah warga harus menjadi perhatian bersama.
“Kita juga harus mengantisipasi kebakaran bukan saja hutan dan lahan, tetapi lebih kepada mengantisipasi rumah kita masing-masing,” ujarnya.
Data sementara menunjukkan ancaman Karhutla di Papua Barat Daya mengalami peningkatan. BPBD Kota Sorong melaporkan puluhan kejadian kebakaran dengan puluhan titik api dan luas lahan terdampak yang terus bertambah sepanjang Juli hingga Agustus 2026.
Berdasarkan pemaparan dalam rapat, hingga 25 Agustus 2026 tercatat 35 kejadian Karhutla dengan 45 titik api dan luas lahan maupun hutan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 68,8 hektare. Kejadian tersebut tersebar di sejumlah wilayah Kota Sorong, antara lain Maladumes, Sorong Utara, Sorong Manoi, Sorong Kepulauan, Sorong Timur dan Klaurung.
Sejumlah kejadian bahkan terjadi di sekitar kawasan permukiman. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kepanikan warga dan mendorong masyarakat melakukan upaya evakuasi secara mandiri. Kebakaran juga dilaporkan berdampak terhadap fasilitas umum, kawasan pemakaman serta tempat pembuangan akhir sampah.
Pemprov Papua Barat Daya menilai perkembangan tersebut harus menjadi peringatan agar seluruh kabupaten dan kota tidak menunggu sampai terjadi kebakaran berskala besar.
Koordinator BMKG Papua Barat Daya Ahmad Bisri menjelaskan, peningkatan kejadian Karhutla pada Juli dan Agustus berkaitan erat dengan kondisi cuaca yang semakin kering. Kota Sorong menjadi salah satu wilayah dengan kejadian kebakaran yang cukup sering, sementara laporan kejadian juga telah muncul di Kabupaten Sorong Selatan dan Raja Ampat.
Kondisi geografis Papua Barat Daya yang memiliki wilayah daratan luas sekaligus kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kebakaran. Kabupaten Raja Ampat, misalnya, menghadapi kendala mobilitas karena wilayahnya tersebar di banyak pulau.
Karena itu, rapat lintas sektor menyepakati pentingnya membangun sistem penanganan yang tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul, tetapi juga memperkuat deteksi dini, patroli, pelaporan, edukasi masyarakat dan kesiapan logistik.
Dukungan personel untuk menghadapi ancaman tersebut juga telah disiapkan. Korem 181/PVT menyatakan menyiagakan sebanyak 1.043 personel untuk membantu pemerintah daerah dalam penanganan Karhutla. Selain itu, terdapat 16 unit kendaraan pemadam kebakaran yang dapat mendukung operasi, dengan sembilan unit telah digunakan dalam penanganan kebakaran di wilayah Sorong.
Keberadaan Babinsa di lapangan juga dinilai penting sebagai bagian dari sistem deteksi awal. Informasi mengenai munculnya titik kebakaran dapat segera diteruskan sehingga pengerahan personel dan peralatan dapat dilakukan lebih cepat.
Dari sisi kepolisian, Polda Papua Barat Daya menyatakan kesiapan mendukung langkah pemerintah daerah, termasuk penguatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga didorong segera melaporkan kejadian yang membutuhkan penanganan melalui saluran yang tersedia.
Sementara itu, Badan Intelijen Negara Daerah Papua Barat Daya turut mendukung pembentukan tim dan posko pengendalian Karhutla. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi tidak semata-mata dipicu kondisi alam, tetapi banyak berkaitan dengan aktivitas manusia, termasuk pembakaran sampah dan pembukaan lahan menggunakan api.
Fakta tersebut membuat upaya pencegahan berbasis masyarakat menjadi sangat penting. Pemerintah provinsi akan mendorong sosialisasi secara lebih masif hingga tingkat kabupaten, distrik dan kampung agar masyarakat memahami risiko pembakaran lahan di tengah kondisi cuaca yang kering.
Penjabat Sekda Papua Barat Daya Yakob Kareth mengatakan penguatan sistem penanganan harus diwujudkan melalui struktur Satgas yang jelas, pemanfaatan teknologi pemantauan, dukungan logistik, kesiapan mobilitas personel serta penguatan posko pengendalian.
Pemprov juga akan mendorong pemanfaatan data dan teknologi, termasuk informasi titik panas dan sistem peringatan dini, sebagai dasar menentukan wilayah prioritas yang membutuhkan pengawasan lebih ketat.
Selain penanganan di darat, pemerintah daerah juga mempertimbangkan kebutuhan dukungan operasi udara. BPBD Papua Barat Daya merekomendasikan pengajuan bantuan water bombing kepada pemerintah pusat melalui BNPB apabila terdapat titik api di kawasan yang sulit dijangkau tim darat, terutama daerah pegunungan, lereng curam dan lokasi dengan keterbatasan sumber air.
Gubernur Elisa Kambu menekankan keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aspek kemanusiaan. Karena itu, setiap unsur diminta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan memperkuat kolaborasi.
“Kita harus berkolaborasi dan bekerja sama karena Karhutla ini menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah dan TNI-Polri,” kata Elisa.
Pemprov Papua Barat Daya selanjutnya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi kebakaran berikutnya. Pemetaan tingkat kerawanan, kesiapan personel dan peralatan, ketersediaan air, sistem pelaporan serta edukasi masyarakat menjadi bagian penting dari langkah tersebut.
Dengan kondisi kemarau yang diperkirakan masih berlangsung, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan. Pencegahan sejak dari lingkungan terkecil dinilai menjadi kunci agar kejadian Karhutla tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas di Papua Barat Daya.
Pemprov Papua Barat Daya menargetkan sistem pengendalian Karhutla dapat bergerak lebih cepat, terkoordinasi dan terukur, sehingga setiap laporan kebakaran dapat segera ditindaklanjuti sebelum api meluas dan mengancam permukiman maupun kawasan hutan.
(Tim/Red)
About the Author
