RADAR BLAMBANGAN.COM, | BANYUWANGI – Kemacetan parah yang berkali-kali melumpuhkan jalur penyeberangan Jawa-Bali dinilai bukan lagi persoalan musiman, melainkan sinyal darurat yang menuntut langkah besar dari pemerintah. Kondisi tersebut mendorong Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta Presiden Prabowo Subianto menjadikan revitalisasi Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut Gapasdap, kemacetan panjang yang kerap mengular hingga belasan kilometer tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan pengaturan lalu lintas atau penambahan jadwal kapal. Akar persoalan berada pada kapasitas pelabuhan yang sudah tidak mampu mengimbangi lonjakan kendaraan dan aktivitas logistik nasional.
Ironisnya, puluhan kapal sebenarnya siap beroperasi. Namun, keterbatasan dermaga dan fasilitas sandar membuat sebagian armada terpaksa menganggur. Akibatnya, arus kendaraan tersendat, waktu tunggu semakin panjang, dan biaya logistik terus membengkak.
Gapasdap menilai pemerintah perlu segera melakukan langkah menyeluruh, mulai dari pembangunan dermaga baru, perluasan kawasan pelabuhan, optimalisasi Dermaga Bulusan, penambahan buffer zone kendaraan, hingga peningkatan akses jalan menuju kawasan pelabuhan.
Jika revitalisasi terus tertunda, dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat Banyuwangi dan Bali. Jalur logistik yang menjadi urat nadi distribusi barang menuju Bali hingga kawasan Indonesia Timur terancam semakin terganggu, bahkan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, Gapasdap berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius dengan memasukkan proyek revitalisasi Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk ke dalam daftar PSN. Dengan status tersebut, proses pembangunan diyakini dapat dipercepat sehingga pelabuhan penyeberangan tersibuk di Indonesia itu mampu melayani kebutuhan transportasi dan logistik secara lebih optimal di masa mendatang.(MH)
About the Author
