RADAR BLAMBANGAN.COM, | JAKARTA – Pernyataan tegas dilontarkan Ketua Umum PWFRN, Agus Flores, terkait upaya negara dalam memberantas berbagai kejahatan besar seperti narkoba, tambang ilegal, hingga mafia migas. Ia menilai, keberhasilan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, sangat bergantung pada perhatian negara terhadap kesejahteraan dan dukungan operasional.
Agus menegaskan, tuntutan negara agar kepolisian bersih dan profesional harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar institusi tersebut. Ia mengibaratkan kondisi ini seperti dalam konsep Fisika, di mana setiap fenomena memiliki sebab dan akibat yang saling berkaitan.
“Kalau negara ingin polisi benar-benar fokus membersihkan narkoba, tambang ilegal, dan mafia migas, maka ada hal mendasar yang harus diperhatikan, yakni kesejahteraan dan operasional mereka,” ujarnya.
Menurutnya, masih banyak anggota di lapangan yang menghadapi tekanan ekonomi. Ia mengusulkan agar gaji polisi ditingkatkan secara signifikan, minimal di kisaran Rp10 juta hingga Rp20 juta per bulan, disertai penguatan anggaran operasional.
Agus juga menyinggung realita di lapangan, di mana keterbatasan anggaran seringkali memicu munculnya praktik-praktik menyimpang oleh oknum. Hal itu, kata dia, bukan semata persoalan moral, tetapi juga dipengaruhi oleh kebutuhan operasional yang tidak terpenuhi.
“Kadang ada tuntutan kegiatan, tamu, bahkan program-program yang harus didukung. Kalau tidak ada anggaran, lalu dari mana sumbernya? Ini yang harus dipikirkan negara,” tegasnya.
Ia turut mengkritisi pandangan sebagian pihak, termasuk dalam pembahasan anggaran di DPR RI, yang menganggap kepolisian telah sejahtera karena adanya dukungan pihak ketiga. Menurut Agus, asumsi tersebut justru berpotensi membuka ruang penyimpangan.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa beban tanggung jawab pimpinan wilayah seperti Kapolda dan Kapolres tidaklah ringan. Selain menjaga keamanan, mereka juga harus memastikan berbagai program negara berjalan, sering kali dengan keterbatasan sumber daya.
“Bayangkan kalau di rumah kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, sementara di lapangan dituntut maksimal. Ini realita yang tidak bisa diabaikan,” ungkapnya.
Agus meyakini, jika negara serius meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat operasional kepolisian, maka potensi penyimpangan dapat ditekan secara signifikan. Ia optimistis, aparat akan bekerja lebih profesional dan fokus dalam memberantas kejahatan.
“Kalau gaji dan operasional cukup, saya yakin tidak ada lagi oknum yang bermain. Polisi bisa bekerja maksimal, dan negara akan lebih mudah mewujudkan penegakan hukum yang bersih,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa reformasi penegakan hukum tidak hanya soal penindakan, tetapi juga menyangkut keberpihakan negara terhadap kesejahteraan aparat di garis depan. (Mahalik)
About the Author
