RADAR BLAMBANGAN.COM, | BANYUWANGI – Kebijakan penggratisan retribusi pada akhir pekan menuai sorotan dari Ketua LPBI-Investigator Banyuwangi, Choirul Hariyanto. Aktivis dan tokoh LSM tersebut menilai kebijakan itu hanya bersifat simbolik dan belum mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait lemahnya daya beli.
Menurut Choirul, persoalan utama bukan terletak pada besaran biaya retribusi, melainkan pada kondisi ekonomi masyarakat yang stagnan. Ia menegaskan, rendahnya pendapatan serta lambatnya perputaran uang di lapisan bawah menjadi faktor utama lesunya aktivitas ekonomi.
“Kalau hanya menggratiskan retribusi, dampaknya sangat kecil. Masalahnya bukan sekadar meringankan biaya, tapi bagaimana uang bisa berputar dan masyarakat punya daya beli,” tegasnya.
Ia mengibaratkan kebijakan tersebut seperti mengurangi beban kecil di tengah masalah yang jauh lebih besar. “Mengurangi Rp5.000 itu tidak signifikan jika masyarakat bahkan tidak punya Rp50.000 untuk dibelanjakan,” ujarnya.
Choirul mendorong pemerintah daerah, khususnya Bupati Banyuwangi, untuk mengambil langkah yang lebih strategis dan berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Ia menilai, kebijakan yang mampu “menggerakkan uang” jauh lebih dibutuhkan dibanding sekadar stimulus ringan yang tidak menyentuh akar persoalan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, mempercepat perputaran ekonomi lokal, serta menciptakan peluang usaha baru di tingkat bawah.
“Kebijakan harus diarahkan pada penguatan ekonomi riil masyarakat. Kalau daya beli naik, otomatis aktivitas ekonomi akan hidup tanpa perlu kebijakan tambal sulam,” pungkasnya. (Mahalik)
About the Author
