RADAR BLAMBANGAN.COM, | BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi guna mengakselerasi pembangunan daerah di tengah tantangan ekonomi dan fiskal yang diproyeksikan terjadi pada 2027.
Ajakan tersebut disampaikan Ipuk saat memaparkan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto, Rabu (8/7/2026).
Dalam pemaparannya, Ipuk menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2027 dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan ruang fiskal daerah hingga ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada pasokan energi, jalur perdagangan, inflasi, suku bunga, nilai tukar, serta kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Karena itu, pemerintah daerah dituntut menyusun APBD yang berorientasi pada keberlanjutan pembangunan sekaligus mampu mengantisipasi berbagai risiko fiskal yang berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan daerah,” ujar Ipuk.
Menurutnya, tantangan tersebut semakin berat karena sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci menjaga stabilitas pembangunan.
“Dalam menghadapi berbagai guncangan dan tantangan perubahan besar ini, kita mampu merespons dengan baik melalui kerja sama yang kuat antara eksekutif, legislatif, beserta seluruh lapisan masyarakat. Kerja sama ini menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga kita berhasil mengatasi berbagai guncangan dengan kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang tepat dan terukur,” katanya.
Ipuk menyampaikan, sinergi tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mencapai 5,65 persen pada 2025, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur maupun nasional.
Meski demikian, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada 2027 diproyeksikan berada di kisaran 5,41 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 75,87 dan angka kemiskinan ditekan hingga 5,77 persen.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,492 triliun atau turun 14,22 persen dibandingkan APBD 2026. Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat menjadi Rp898,8 miliar dari sebelumnya Rp800,8 miliar.
Di sisi lain, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,468 triliun atau turun 15,39 persen dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,917 triliun.
“Pemerintah berharap perekonomian daerah akan bergerak semakin baik dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” ujar Ipuk.
Ia menambahkan, arah pembangunan Banyuwangi pada 2027 mengusung tema “Penguatan Daya Saing SDM dan Ekonomi Lokal Berbasis Hilirisasi dan Pariwisata Berkelanjutan yang Berdampak pada Kesejahteraan Rakyat.”
Menurut Ipuk, tema tersebut menjadi landasan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.***
About the Author
