RADAR-BLAMBANGAN.COM, | BANYUWANGI – Kemacetan panjang yang sempat membuat antrean kendaraan mengular hingga sekitar 15 kilometer di jalur Ketapang-Gilimanuk mulai berangsur terurai. Respons cepat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan mengerahkan kapal tambahan mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur III, Nihayatul Wafiroh atau yang akrab disapa Nduk Nik.
Menurut Nduk Nik, langkah cepat ASDP dalam merespons lonjakan kepadatan kendaraan menjadi bukti bahwa persoalan di lintasan penyeberangan strategis tersebut membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar menunggu antrean semakin panjang.
“Ketika terjadi kepadatan, masyarakat membutuhkan solusi yang cepat. Saya mengapresiasi gerak cepat ASDP yang langsung merespons kondisi di Ketapang-Gilimanuk dengan mengirimkan kapal tambahan. Ini langkah konkret yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Nduk Nik dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).
Namun, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI tersebut mengingatkan bahwa terurainya kemacetan tidak boleh membuat semua pihak menganggap persoalan Ketapang-Gilimanuk telah selesai.
Menurutnya, kejadian antrean panjang harus menjadi alarm bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas penyeberangan di salah satu jalur vital penghubung Pulau Jawa dan Bali tersebut.
“Gercep seperti ini harus kita apresiasi. Tetapi pada saat yang sama, kita juga harus melihat persoalannya dalam jangka panjang. Kalau kebutuhan kapal tambahan memang terus muncul karena volume kendaraan meningkat, maka kapasitas tambahan itu perlu dipertimbangkan untuk dipermanenkan,” tegasnya.
Nduk Nik menilai, penambahan armada tidak seharusnya terus-menerus dilakukan hanya ketika kondisi sudah memasuki situasi darurat. Menurutnya, perencanaan kebutuhan kapal harus berbasis data dan proyeksi pertumbuhan kendaraan agar lonjakan kepadatan dapat diantisipasi sebelum berubah menjadi kemacetan panjang.
“Kapal tambahan yang hari ini sangat membantu mengurai antrean harus menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan permanen. Jangan menunggu macet parah baru menambah kapal. Kalau datanya menunjukkan memang dibutuhkan, maka kapasitas kapal tambahan harus dipermanenkan,” ujarnya.
Tak hanya soal jumlah kapal, Nduk Nik juga menyoroti pentingnya kesiapan seluruh infrastruktur pendukung di lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Ia mendorong peningkatan kapasitas dermaga, penyediaan kantong parkir atau area penampungan kendaraan, hingga pembenahan sistem antrean dan akses jalan menuju pelabuhan.
Menurutnya, penanganan kemacetan di Ketapang-Gilimanuk tidak bisa dilakukan secara parsial. Penambahan kapal tanpa kesiapan dermaga dan sistem pendukung lainnya dinilai tidak akan memberikan solusi maksimal.
“Jangan hanya melihat berapa jumlah kapalnya. Kita harus melihat seluruh sistemnya. Kapal ditambah, dermaga juga harus siap. Kantong parkir harus cukup. Sistem antrean dan akses jalannya juga harus diperkuat,” jelasnya.
Berdasarkan pantauan Selasa pagi (8/9/2026), situasi di kawasan Ketapang-Gilimanuk mulai menunjukkan perkembangan positif. Antrean kendaraan yang sebelumnya mengular panjang berangsur terurai dan arus lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang mulai kembali lancar.
Kondisi tersebut berbeda dibandingkan dua hari sebelumnya, ketika antrean kendaraan sempat mencapai sekitar 15 kilometer.
Mulai terurainya kemacetan menjadi kabar melegakan bagi pengguna jasa penyeberangan. Pengerahan kapal tambahan dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat pergerakan kendaraan dan mengurangi tekanan antrean di kawasan pelabuhan.
Meski demikian, Nduk Nik menegaskan persoalan Ketapang-Gilimanuk harus menjadi perhatian serius ke depan. Sebab, lintasan tersebut merupakan urat nadi mobilitas dan distribusi logistik antara Jawa dan Bali.
Gerak cepat ASDP berhasil membantu memecah antrean. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan kemacetan panjang seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tidak terus berulang.
Kini, dorongan pun mengarah pada satu hal: bukan hanya bergerak cepat saat kemacetan terjadi, tetapi membangun kapasitas permanen agar Ketapang-Gilimanuk tidak lagi menjadi titik krusial setiap kali volume kendaraan melonjak.(Jok/Mh)
About the Author
