RADAR BLAMBANGAN.COM, | JEMBER – Kredibilitas lembaga legislatif kembali dipertaruhkan. Sebuah video viral memperlihatkan oknum anggota DPRD Jember diduga bermain gim sambil merokok saat rapat resmi membahas isu krusial seperti stunting, campak, hingga tingginya angka kematian ibu dan bayi.
Peristiwa yang terjadi dalam forum rapat dengar pendapat pada Senin (11/5/2026) itu langsung memantik kemarahan publik. Di tengah pembahasan persoalan yang menyangkut nyawa manusia, sikap yang ditunjukkan justru dinilai tidak memiliki empati dan mencederai amanah rakyat.
Anggota Komisi D DPRD Jember, A. Syahri Assidiqi, disebut sebagai sosok dalam video tersebut. Ia tampak memainkan ponsel sambil merokok di ruang rapat ber-AC, saat forum dihadiri oleh Dinas Kesehatan, kepala puskesmas, serta BPJS Kesehatan.
Tindakan tersebut dinilai bukan sekadar pelanggaran disiplin, melainkan bentuk kegagalan menjaga etika dan integritas sebagai pejabat publik. Sorotan tajam datang dari berbagai kalangan, termasuk aktivis antikorupsi.
Koordinator wilayah Jawa Timur Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Heru Satriyo, menegaskan bahwa perilaku tersebut tidak bisa ditoleransi.
“Ketika rapat membahas stunting dan kematian bayi, itu bukan forum biasa. Itu menyangkut nyawa manusia. Kalau ada yang justru tidak serius, ini persoalan moral dan integritas,” tegasnya.
Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, mengakui insiden tersebut mencoreng nama lembaga. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sekaligus memastikan proses etik akan berjalan.
“Ini menyangkut marwah DPRD. Kami tidak akan membiarkan pelanggaran etika seperti ini tanpa proses,” ujarnya.
Kasus ini kini diserahkan ke Badan Kehormatan DPRD Jember untuk dilakukan pemeriksaan. Sanksi administratif hingga disiplin partai disebut akan dijatuhkan, mengingat yang bersangkutan juga merupakan kader Partai Gerindra.
Namun publik menilai, sanksi administratif saja tidak cukup. Banyak pihak mendesak adanya hukuman tegas yang memberi efek jera, sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat publik agar tidak mempermainkan tanggung jawab jabatan.
Hingga kini, A. Syahri Assidiqi belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap diam tersebut justru memperkeruh situasi dan memperkuat persepsi publik bahwa tidak ada keseriusan dalam mempertanggungjawabkan tindakan.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi DPRD Jember. Di saat masyarakat menuntut keseriusan pemerintah dalam menangani stunting dan kematian bayi, justru muncul potret kelalaian dari dalam ruang rapat itu sendiri.
Jika tidak ditangani secara transparan dan tegas, bukan hanya individu yang tercoreng, tetapi juga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan semakin runtuh. (Maha)
About the Author
