RADAR BLAMBANGAN.COM, | SIDOARJO – Puluhan warga Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, menggelar audiensi bersama pihak pengembang dan kontraktor pembangunan Jembatan Shell pada Senin (16/03/2026), Siang.
Pertemuan yang berlangsung di Balai Desa Banjarkemantren ini dipicu oleh keluhan warga terkait dampak proyek yang menyebabkan banjir di permukiman mereka.
Dalam audiensi yang dihadiri oleh Kepala Desa Banjarkemantren Erni Filliawati, perangkat desa, BPD, serta unsur kepolisian, warga menyampaikan tuntutan tegas.
Pembangunan jembatan tersebut dinilai menyumbat aliran air sungai sehingga saat hujan turun, air meluap hingga merendam rumah-rumah warga, khususnya di wilayah RW 02 dan RW 03.
Bapak Juma, salah satu perwakilan warga yang turut menandatangani berita acara, menyampaikan keluh kesah masyarakat, terutama yang berada di titik terdampak parah seperti RT 10.
“Kami sangat terganggu dengan dampak proyek ini. Harapan besar kami, khususnya warga RT 10, adalah agar kejadian banjir ini tidak terulang lagi. Banjir kemarin sampai masuk ke dalam rumah, merusak peralatan rumah tangga seperti furnitur dan elektronik, serta melumpuhkan aktivitas warga seharian,” ujar Juma dalam penyampaiannya.
Lebih lanjut, warga meminta jaminan konkret dari pihak kontraktor. “Kami ingin kepastian bahwa aliran sungai dikembalikan fungsinya. Kalau jembatan ini sudah jadi tapi tetap bikin banjir, sesuai kesepakatan, warga berhak membongkarnya. Kami juga menuntut adanya tali asih atau ganti rugi atas kerusakan barang-barang warga yang rusak akibat banjir tempo hari,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak pengembang dan kontraktor menyatakan kesediaannya untuk memenuhi poin-poin kesepakatan, di antaranya:
1. Memberikan tali asih bagi warga terdampak banjir di RW 02 dan RW 03.
2. Menyiapkan dua petugas khusus untuk menjaga kebersihan saluran di lokasi proyek secara rutin.
3. Melakukan normalisasi sungai secara berkala selama masa pembangunan.
4. Membuat surat pernyataan tertulis terkait kesiapan bongkar jembatan jika fungsi drainase tetap gagal setelah proyek selesai.
Kepala Desa Banjarkemantren, Erni Filliawati, berharap kesepakatan ini segera direalisasikan agar tidak terjadi konflik sosial yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa pihak desa akan terus mengawal komitmen kontraktor demi kenyamanan warga Banjarkemantren.***
About the Author
