RADAR-BLAMBANGAN.COM, | KUPANG – Penobatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor memantik gelombang perdebatan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Di satu sisi, pemberian gelar tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan adat. Namun di sisi lain, sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat menilai langkah itu berpotensi mengaburkan makna sakral budaya jika dikaitkan dengan kepentingan politik.
Prosesi penobatan berlangsung dalam rangkaian Karnaval Gajah di Pantai LLBK, Kupang, Sabtu (1/8/2026). Delapan raja dari wilayah Timor menyerahkan tongkat kebesaran dan kain adat kepada Jokowi sebagai simbol penobatan.
Dukungan terhadap penobatan itu datang dari kader PSI, Dedy Nur Palakka. Melalui akun X miliknya, Dedy menilai penobatan dilakukan melalui mekanisme yang disepakati para raja sehingga sah secara adat.
“Jokowi diangkat jadi Sesepuh Raja Timor artinya Raja-Raja Timor menganggapnya sebagai senior,” tulis Dedy, Senin (3/8/2026).
Namun, gelar tersebut justru memicu kritik dari berbagai organisasi. PMKRI Cabang Malaka mengingatkan agar simbol adat tidak dijadikan alat kepentingan politik maupun pencitraan.
“Jangan sampai budaya dan simbol adat digunakan untuk kepentingan politik maupun pencitraan,” tegas Marselino Meol.
Senada, Ikatan Mahasiswa Daratan Timor (IMADAR) Kefamenanu menilai penghormatan kepada tokoh nasional tetap harus dibedakan dengan penggunaan simbol adat yang memiliki nilai sakral.
“Martabat adat tidak boleh kehilangan maknanya karena dikaitkan dengan kepentingan politik apa pun,” ujar Jery Manek.
Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang juga menyampaikan sikap serupa. Mereka menegaskan bahwa pemberian gelar adat seharusnya mengikuti mekanisme adat yang berlaku, melibatkan seluruh unsur yang berwenang, serta tidak dijadikan ruang untuk kepentingan politik.
Munculnya pro dan kontra ini membuat publik mempertanyakan apakah pemberian gelar adat kepada tokoh politik akan memperkuat persatuan dan penghormatan terhadap budaya, atau justru memunculkan polemik baru terkait independensi lembaga adat.
Hingga kini, perdebatan mengenai penobatan Jokowi sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor masih terus bergulir di ruang publik. Sejumlah pihak menganggapnya sebagai bentuk penghormatan atas jasa seorang mantan kepala negara, sementara pihak lain menilai nilai-nilai adat harus tetap dijaga dari berbagai kepentingan di luar tradisi.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini ditulis, perbedaan pandangan yang muncul merupakan bagian dari dinamika di masyarakat. Belum ada informasi yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum dalam proses pemberian gelar tersebut. Berita ini disusun berdasarkan pernyataan para pihak yang telah disampaikan ke publik.
About the Author
