RADAR-BLAMBANGAN.COM, | JAKARTA — Berbagai elemen masyarakat dan generasi muda mendapat pendidikan politik dari Pegiat Ekonomi Sosial Budaya Nasional (PESBN), yang berlangsung di Sofyan Hotel Soepomo, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Masyarakat dan generasi muda didorong untuk tidak apatis terhadap persoalan publik dan politik.
Ketua Umum PESBN Drs I.G.A. Raka Putra Satwika SH, SE, M.Si, mengatakan pendidikan politik bukan hanya sekadar mengetahui politik, tetapi juga membantu masyarakat agar memahami hak, kewajiban, sistem pemerintahan, demokrasi, hukum, kebijakan publik, serta partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pendidikan politik juga untuk membangun kesadaran, daya kritis, dan kemampuan berpartisipasi masyarakat terhadap situasi politik nasional maupun daerah,” ujar Raka Putra Satwika, usai kegiatan pendidikan politik.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Moh. Fathur Rahman SE menambahkan, masyarakat yang mendapat pendidikan politik yang jujur dan baik diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
“Masyarakat harus menggunakan hak politiknya secara sadar dan bertanggung jawab, memahami proses pembuatan kebijakan publik dan mengawasi pelayanan publik apabila ada yang merugikan rakyat,” ujar Fathur Rahman.
Adapun narasumber penting yang dihadirkan PESBN antara lain, Prof. Dr. Ciek Julyati Hisyam M.Si (Guru Besar Universitas Negeri Jakarta), Abdul Wahab Suneth SH (Pengurus DPP Syarikat Islam), Dr. Ir. Mohammad Imamuddin ST, MT (Dosen Universitas Muhamadiyah Jakarta, dan Dr. Fikri Ardiansyah S.I.P, M.Si, Ph.D (Dosen Universitas Satyagama, Jakarta).
*Penguatan Karakter Kepemimpinan*
Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Prof. Dr. Ciek Julyati Hisyam M.Si menyoroti krisis keteladan dan karakter pemimpin politik dewasa ini semakin merosot. Untuk itu, ia menekankan pentingnya penguatan karakter untuk melahirkan pemimpin politik yang berkualitas di masa mendatang.
“Jadi sangat diperlukan adanya strategi membangun kepemimpinan politik yang berintegritas, beretika, dan berdedikasi,” ujar Prof Ciek.
Lebih lanjut, ia menjelaskan tiga pilar utama pemimpin politik. Pertama, integritas dan otentisitas yakni, keselarasan antara perkataan dan perbuatan. “Pemimpin berkarakter memegang teguh prinsip moral meskipun berada di bawah tekanan politik,” ujarnya.
Kedua, keteladan nyata. Karakter dibentuk oleh aksi konkret bukan teori hafalan. “Keteladan dalam kepemimpinan publik dalah kunci legitimasi moral,” jelasnya.
Ketiga, keberanian moral. Ia menegaskan bahwa pemimpin politik harus berani mengambil keputusan yang benar dan berkeadilan demi kemaslahan rakyat, meskipun keputusan tersebut tidak populer secara politik.
“Karakter tidak pernah dibentuk oleh angka di atas kertas, melainkan tumbuh dari keteladanan nyata. Bangunlah jiwanya, baru bangun badannnya,” pungkas Prof Ciek.
*Supremasi Hukum*
Pengurus DPP Syarikat Islam Bidang Hukum, Abdul Wahab Suneth SH memaparkan supremasi hukum sebagai landasan kepemimpinan politik.
Ia mensyaratkan bagi pemimpinan politik harus memiliki karakter integritas yang patuh dan tunduk kepada Konstitusi, konsisten dalam memenuhi asas persamaan hak di hadapan hukum, asas legalitas, proses hukum yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Disamping itu, pemimpin politik harus punya sikap independensi terhadap kekuasaan kehakiman, pembatasan kekuasaan, mekanisme checks and balances, serta akuntabilitas penyelenggara negara.
Ia melanjutkan bahwa supremasi hukum Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata melalui konsepsi the rule of law. Negara hukum Indonesia senantiasa diletakkan dalam kerangka Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dalam Pembukaan UUD 1945.
“Hukum bukan instrumen ketertiban, tetapi pemimpin yang menghadirkan keadilan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan sosial,” jelasnya.
“Prinsipnya adalah bagaimana membangun kekuasaan yang Konstitusional, berintegritas,
berkeadilan, efektif, dan bertanggung jawab,” sergahnya kemudian.
*Internalisasi Nilai-Nilai Integritas*
Dosen program studi teknik sipil dari Universitas Muhamadiyah Jakarta, Dr. Ir. Mohammad Imamuddin ST, MT menjelaskan internalisasi nilai-nilai integritas dalam membentuk calon politisi yang ideal di masa depan.
Ia mengutarakan internalisasi asal triminologist berasal dari bahasa Ingris “Internalization” yang dapat diartikan sebagai upaya penyatuan antara sikap, standar tingkah laku, pendapat di dalam kepribadian seseorang.
“Inti dari internalisasi yaitu penyatuan hal-hal tertentu sehingga dapat menjadi milik sesorang atau kepemilikan nilai-nilai pada diri seseorang sehingga menjadi kepribadiannya sendiri,” ujar Imamuddin.
*Internalisasi Antikorupsi*
Lebih lanjut, ia menjelaskan internalisasi antikorupsi sebagai proses menanamkan nilai, sikap, dan perilaku antikorupsi hingga menjadi kesadaran dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekadar mengetahui bahwa korupsi itu melanggar hukum.
“Nilai-nilai utama internalisasi antikorupsi yaitu, bersikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil,” tandas Imamuddin.
*Penguatan Kapasitas Kepemimpinan*
Sementara di sesi kedua, PESBN menghadirkan narasumber dosen Universitas Satyagama, Jakarta, Dr. Fikri Ardiansyah S.I.P, M.Si, Ph.D.
Dr. Fikri menekankan pentingnya mencetak pemimpin transformatif untuk tata kelola demokrasi yang bersih, strategis, dan berorientasi melayani publik.
“Pemimpin politik sejati bukan sekadar pemegang otoritas jabatan struktural, tetapi ia harus menginspirasi, memotivasi, dan mampu mencetak kader unggul berikutnya,” tegas Fikri.
Lebih lanjut, ia memaparkan empat pilar kompetensi bagi politisi. Pertama, integritas sebagai etika publik tanpa kompromi. Kedua, strategi dalam memetakan elektoral dengan presisi tinggi. Ketiga, komunikasi yang mengandung artikulasi pesan politik yang jernih. Keempat, advokasi melalui pembelaan kebijakan yang pro-rakyat.
“Tantangan integritas elektoral ke depan adalah jangan sesekali mengabaikan kekuatan akar rumput. Sesungguhnya legitimasi politik sejati lahir dari konsolidasi kepercayaan warga di tingkat tapak (akar rumput), politik transaksional, disinformasi (hoaks) kampanye, dan polarisasi politik identitas (sara),” pungkas Fikri Ardiansyah.
Dalam kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Panitia Pelaksana Agus Kurnia S.Sos, SE, M.Si, dan para moderator antara lain, Sihar Sihombing, Tasrifin Noor, I.G.A Raka Putra dan Agus Kurnia. Di akhir kegiatan panitia pelaksana memberikan sertifikat kepada seluruh peserta yang hadir. (EDO)
About the Author
