RADAR BLAMBANGAN.COM, | Banyuwangi — Ratusan warga Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, meluapkan kemarahan saat menghadiri pertemuan pembahasan perbaikan jalan di SDN 5 Seneporejo. Pertemuan yang digelar untuk mencari solusi atas kerusakan jalan di Dusun Wonorejo itu berakhir ricuh dan buntu, hingga warga memilih membubarkan diri, Kamis (21/5/2026).
Kemarahan warga pecah setelah Camat Siliragung, David Purwo Wahyudi Widodo, bersama perwakilan Dinas PU CKPP Banyuwangi, Amirul Muslim, menyampaikan bahwa pemerintah hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 juta untuk penanganan jalan rusak tersebut.
Dana itu terdiri dari CSR MKSO Kebun Banyuwangi Raya HGU Benculuk sebesar Rp250 juta dan tambahan Rp50 juta dari program ASN Berbagi.
Namun nominal tersebut langsung menuai penolakan keras dari warga. Pasalnya, kondisi jalan di Dusun Wonorejo yang rusak berat memiliki panjang sekitar 2,8 kilometer dengan lebar 6 meter. Warga menilai anggaran Rp300 juta sangat tidak masuk akal dan hanya cukup memperbaiki sebagian kecil jalan.
“Ini bukan solusi, hanya tambal sulam. Jalan kami rusak puluhan tahun, tapi yang diberikan hanya anggaran yang tidak sebanding dengan kerusakan,” teriak salah satu warga dalam forum.
Situasi pertemuan pun memanas. Suara protes menggema di dalam ruangan hingga akhirnya warga memilih meninggalkan lokasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah.
Warga menegaskan, kerusakan jalan yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun itu selama ini diperparah oleh lalu lalang kendaraan berat pengangkut tebu milik perkebunan. Karena itu, masyarakat meminta perbaikan dilakukan secara total, bukan sekadar tambal sulam.
Akibat kebuntuan tersebut, warga kini mengancam akan memblokade armada truk pengangkut tebu jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Ancaman itu dinilai serius karena musim tebang atau panen raya tebu dijadwalkan dimulai serentak pada 1 Juni 2026 mendatang.
Warga menegaskan mereka tidak menolak program pemerintah, termasuk program Swasembada Gula Nasional 2028. Namun masyarakat meminta pemerintah juga hadir melindungi hak-hak dasar warga, khususnya infrastruktur jalan yang layak.
“Jangan rakyat kecil terus yang jadi korban. Kami mendukung swasembada gula, tapi jalan kami jangan dihancurkan lalu dibiarkan rusak bertahun-tahun,” tegas warga. (Mahal)
About the Author
