RADAR BLAMBANGAN.COM, | Musi Banyuasin – Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mulai mengeluhkan belum cairnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak Januari 2026 hingga pertengahan Mei ini.
Keterlambatan yang sudah berlangsung hampir lima bulan itu memicu keresahan di kalangan PNS. Mereka menilai pemerintah daerah seharusnya tidak hanya menuntut disiplin dan pelayanan maksimal, tetapi juga memperhatikan hak pegawai yang hingga kini belum diterima.
“Kalau PNS terlambat masuk kerja ada potongan dan sanksi. Tapi kalau hak pegawai belum dibayar berbulan-bulan seperti ini, kami hanya diminta sabar,” ujar salah satu PNS di lingkungan Pemkab Muba, Jumat (16/5/2026).
Menurutnya, TPP bukan sekadar tambahan pendapatan, melainkan sudah menjadi bagian penting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak hingga cicilan bulanan.
“Banyak yang menggantungkan kebutuhan keluarga dari TPP. Sekarang kondisinya tentu berat karena belum ada kepastian kapan cair,” katanya.
Keluhan terkait keterlambatan TPP kini ramai menjadi pembicaraan di sejumlah kantor pemerintahan di Muba. Sejumlah PNS mengaku kecewa lantaran sampai saat ini belum ada penjelasan resmi yang benar-benar memberikan kepastian.
Sebagian pegawai bahkan mulai mempertanyakan kondisi keuangan daerah karena pembayaran TPP terus tertunda tanpa informasi yang jelas.
“Kami hanya ingin ada keterbukaan. Kalau memang ada kendala anggaran atau administrasi, sampaikan secara jelas kepada pegawai,” ungkap PNS lainnya.
Para PNS berharap Pemerintah Kabupaten Muba segera mengambil langkah konkret agar pembayaran TPP tidak terus berlarut dan tidak mempengaruhi semangat kerja aparatur di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkait penyebab belum cairnya TPP PNS sejak Januari 2026.***
About the Author
