RADAR BLAMBANGAN.COM, | SURABAYA – Gelombang penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya menuai kritik. Organisasi Sahabat Pemuda Surabaya (Sapura) menilai kebijakan yang berjalan saat ini memunculkan kesan tidak proporsional karena dinilai lebih banyak menyasar masyarakat kecil dibanding sektor lain yang juga dinilai perlu mendapat pengawasan serius.
Ketua Sapura, Musawwi atau Musa, menyampaikan kritik terhadap kebijakan penertiban yang menurutnya berdampak langsung pada juru parkir dan pedagang kaki lima (PKL), tanpa diikuti solusi yang memadai bagi masyarakat terdampak.
Menurut Musa, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar pendekatan yang digunakan tidak semata berorientasi penindakan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan keberlangsungan ekonomi warga.
“Kami melihat ada keresahan di bawah. Jukir ditekan soal setoran, PKL ditertibkan, tapi solusi relokasi dan perlindungan ekonomi belum terlihat jelas,” ujar Musa, Jumat (17/4/2026).
Ia juga menyoroti perlunya penegakan aturan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap sektor usaha lain yang menurutnya juga patut diawasi, termasuk persoalan perizinan dan dugaan pelanggaran di sektor hotel maupun spa.
Musa menilai penegakan kebijakan semestinya berjalan adil dan tidak menimbulkan kesan tebang pilih.
Sapura pun mendesak Pemkot Surabaya membuka ruang dialog dengan masyarakat, pelaku usaha kecil, dan kelompok sipil agar penataan kota berjalan tanpa mengorbankan kelompok rentan.
“Penataan kota penting, tetapi pendekatannya juga harus manusiawi dan berkeadilan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Surabaya belum memberikan tanggapan terkait kritik yang disampaikan Sapura.
(Redho)
About the Author
